Tag Archives: thr perangkat desa

Garut –  Pemerintah Kabupaten Garut melalui Sekretaris Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (BPMD) Erwin Rianto Nugraha, memastikan seluruh Kepala Desa dan perangkatnya akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2024. Disampaikan oleh Erwin, THR yang diterima berikut perangkat desa tersebut sama dengan jumlah gaji atau penghasilan tetap (Siltap) yang diterima setiap bulannya. “Pemberian THR ini merujuk kepada Peraturan Bupati …

Ciamis – Beredar video viral di media sosial yang memperlihatkan respon luar biasa keras pernyataan dari Menteri  Dalam Negeri Tito Karnavian terkait dengan Tunjangan Hari Raya (THR) hanya untuk PNS dan PPPK. Dalam video yang berdurasi 1 menit tersebut diunggah oleh akun tiktok @kangmaman dan video yang bersumber dari PPDI Ciamis, merespon pernyataan dari Mendagri yang menyebutkan bahwa perangkat desa …

Jakarta – Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, memastikan perangkat desa dan honorer tidak mendapatkan THR dan gaji ke-13 tahun 2024 ini. Berita “menyesakkan” data bagi perangkat desa dan honorer ini disampaikan Mendagri saat konferensi pers, di Jakarta, Jumat (16/3). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan perangkat desa, termasuk kepala desa, tidak termasuk ASN sebagaimana yang diatur undang-undang. Oleh …

Jakarta – Berbagai nada kecewa dari kalangan perangkat desa muncul seiring dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, terkait dengan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk perangkat desa. Tentu hal ini sangat mengecewakan bagi kalangan perangkat desa, terutama didaerah-daerah yang belum ada regulasi setingkat peraturan daerah atau peraturan bupati yang mengatur pemberian THR bagi perangkat desa. Agus Wahyudin, salah satu perangkat …

Jakarta – Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pemerintah selalu mengalokasikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur pemerintah baik itu PNS maupun PPPK, namun selalu saja tidak ada penyebutan perangkat desa dalam penerima THR tersebut. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa kepala desa hingga perangkat desa secara undang-undang tidak merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga dalam penyaluran Tunjangan Hari Raya …

Dompu – Pemerintah Kabupaten Dompu, merespon tuntutan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Kabupaten Dompu, yang meminta dialokasikan anggaran untuk pebayaran gaji 13 dan gaji 14 (THR). Tuntutan ini, didasari karena perangkat desa, berhak mendapat tunjangan-tunjangan layaknya ASN, meski menganut pada aturan perundang-undangan yang berbeda dengan ASN pada umumnya. Merespon tuntutan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan Perantauan Putra, berjanji …

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan bocoran terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk pembagian THR, kabarnya akan dibagikan serentak pada H-10 Lebaran. Kebijakan ini disiapkan mengingat bulan Ramadan dan Lebaran Idul Fitri 2024 akan segera tiba. “Saya melaporkan kepada Bapak Presiden untuk persiapan dari pembayaran THR dan gaji …

Hari Raya Idul Fitri masih beberapa bulan lamanya, perayaan hari kemenangan ini biasanya identik dengan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur pemerintah. Tidak berbeda dengan perangkat desa, dari tahun ke tahun selalu berusaha untuk turut menikmati adanya THR ini dari Pemerintah. Sampai dengan awal tahun 2024 ini, tercatat banyak sudah Pemerintah Kabupaten yang sudah menerbitkan regulasi yang mengatur tentang alokasi …

BOYOLALI — Pemkab dan DPRD Boyolali menyepakati  kenaikan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk perangkat desa dinaikkan sebesar 67 persen pada 2024 dibanding tahun ini.  Kenaikan insentif itu telah disetujui ketiga fraksi dan Bupati Boyolali,M Said Hidayat, dalam rapat paripurna di Ruang S Paryanto Gedung DPRD Boyolali pada Jumat (20/10/2023). Dikutip dari harian solopos, insentif bagi pengurus RT-RW di Boyolali pada …

MAGETAN – Kepala dan perangkat desa di Magetan full senyum. Jelang lebaran ini mereka mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Mereka bakal mendapatkan 100 persen dari total penghasilan tetap (siltap) atau satu kali gaji. Dilansir dari jawapos.com, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Magetan Eko Muryanto menyampaikan pemberian THR itu termaktub dalam Perbub Magetan 64/ 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan …