Puskominfo – PPDI
Kondisi tersebut dipicu persaingan dan gesekan perebutan jabatan kepala desa yang sering kali melibatkan antarkeluarga, antartetangga, maupun antarteman dalam satu lingkaran.
“Kedua urusan di desa masih banyak pihak yang terkait. Urusan dana desa di Kementerian Keuangan, pertanggungjawaban dana desa di Kementerian Dalam Negeri, prioritas penggunaan dana desa dan prioritas arah pembangunan desa di Kementerian Desa. Nah, akhirnya keperluan Undang-undang Desa nanti revisinya yang kita ajukan adalah cukup satu kementerian saja terkait urusan desa,” ucapnya.
Untuk diketahui, pengajuan revisi UU Desa didukung Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Gus Muhaimin. Hal tersebut disampaikan di depan lebih dari 400 kepala desa. Kala itu, Gus Muhaimin menyatakan dukungan dan siap mengawal hingga UU Desa direvisi.
“Undang-undang Desa sudah sembilan tahun dan pelaksanaan sudah berjalan baik dan cepat. Dulu banyak yang ragu banyak yang menentang soal kepercayaan negara kepada desa untuk memanfaatkan uangnya langsung dan terbukti desa bisa,” tegasnya.
“Waktunya kita evaluasi mumpung semua percaya mumpung lagi pada trust. Asal kepala desa tahu persis kondisi desa dan kebutuhannya maka ini mudah,” katanya.
