Tag Archives: pemerintah desa

Status Kepegawaian Perangkat Desa, Berharap Pemerintah Memasukan Dalam DIM Revisi UU Desa

Jakarta – Usulan penambahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun dalam 1 periode menjadi satu pokok pembahasan penting dalam revisi Undang-Undang No 06 Tahun 2014 tentang desa. Sejak awal 2023 lalu, sejumlah organisasi kepala desa hingga aparat desa mulai rutin menggelar aksi di depan kompleks parlemen. Beberapa organisasi itu seperti Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), …

Read More »

Ternyata! Ini Alasan Menteri Desa Dukung Segera Ada Revisi UU Desa

Jakarta – Wacana revisi Undang-undang (UU) Desa kembali digulirkan. Kali ini wacana tersebut disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. Perlunya revisi UU Desa itu, menurutnya, karena ada poin krusial yang mesti diubah agar sesuai kebutuhan desa saat ini. Salah satunya mengenai masa bakti jabatan kepala desa selama enam tahun. Gus Halim, sapaan Abdul …

Read More »

Gelar Persembahyangan Bersama, PPDI Bangli Doakan Kelancaran Mukernas

Bangli – PPDI Kabupaten Bangli melaksanakan ritual adat Persembahyangan Bersama, yang diadakan serentak di  68 Padsamana Kantor Desa, pada Rabu (23/11) siang. Acara Persembahyangan yang dilaksanakan hari ini dalam rangka persiapan utusan PPDI Bangli menuju acara Mukernas PPDI di Palembang yang direncanakan berlangsung mulai 25-27 Nopember. Persembahyangan Bersama yang di pimpin Jru Mangku masing-masing desa ini terlihat begitu khusyu, antusiasme …

Read More »

MK Kukuhkan Desa Mekar Sari Sebagai Desa Konstitusi, Apa Maksudnya ?

KUBU RAYA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengukuhkan Desa Mekar Sari sebagai Desa Konstitusi, pada Minggu (13/11/2022), di Balai Desa Mekar Sari, Sungai Raya, Kubu Raya, Kalimantan Barat. Pengukuhan Desa Konstitusi ini merupakan bagian dari ikhtiar MK dalam membangun role model dalam penegakan konstitusi. Dilansir dari mk.id, Ketua MK Anwar Usman dalam ceramah kuncinya mengatakan konstitusi kita, UUD 1945 sesungguhnya merupakan bagian dari formulasi …

Read More »

Sowan Bupati Bersama Asosiasi Kepala Desa, PPDI Magetan Sikapi Pemberhentian Perangkat Desa

Magetan – Polemik pemberhentian perangkat desa Kuwonharjo, Takeran Magetan menemui babak baru, hal ini seiring pertemuan antara pengurus PPDI dan Asosiasi Kepala Desa (AKD) dengan Bupati Magetan Dr. Drs. Suprawoto, S.H., M.Si. , di ruang dinas, Sabtu (29/10) pagi. Perwakilan Pengurus AKD dan PPDI Magetan yang masing-masing hadir 5 orang ini, menyampaikan pernyataan sikap dan pendapat terkait permasalahan pemberhentian sepihak …

Read More »