Berita Daerah

Murung Rayang – Wakil Ketua II DPRD Murung Raya Rahmanto Muhidin menerima tamu audiensi dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau yang dikenal dengan PPDI di ruang kerjanya Senin (21/08/2023). Kedatangan mereka untuk beraudiensi menyampaikan keinginan atau rencana akan di bentuknya Organisasi Persatuan Perangkat Desa (PPDI) Kabupaten Murung Raya di tahun 2023 dalam beberapa minggu ini atau bulan depan. Pembentukan PPDI …

Pasuruan – Perangkat desa di Kabupaten Pasuruan menuntut kejelasan status sebagai pegawai pemerintah. Mereka juga berharap kesejahteraan ditingkatkan. “Kami ini ya hanya sebatas perangkat desa. Tidak jelas statusnya, ASN atau apa. Kita ini memang paling bawah soal administrasi negara, tapi garda terdepan sebagai ujung tombak dalam melayani masyarakat,” kata Ketua Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pasuruan, Sonhaji, Rabu …

Maluku – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar diminta untuk segera membayar gaji perangkat desa yang selama enam bulan belum dibayarkan. Pasalnya, para perangkat desa telah melaksanakan tugas dan kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membangun desa, namun hak-hak mereka belum diterima selama enam bulan. Penegasan ini disampaikan Ketua DPC Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Gilang …

Bojonegoro – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyatakan sikap menolak terhadap kebijakan pemerintah kabupaten (pemkab) setempat yang mengkaitkan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 2023. “Jadi karena ini urusan perut, menyangkut hak-hak semua perangkat desa, tentu kami mendorong kepada pembuat kebijakan agar segera mencairkan ADD Tahap II. Kami …

ENREKANG — Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kab Enrekang terus mengawal kasus yang menimpa Kepala Dusun Malannying, Safri. Dilansir dari global.katasulsel.com, Kepala Desa Sanglengpongan Nurmiati diduga berupaya memberhentikan sepihak Kadus Malannying ini. Ironisnya, alasannya sepele dan terkesan dibuat-buat karena tidak berdasar pada regulasi. “PPDI mengawal kasus ini, sebagai bagian dari tupoksi kita selaku wadah perangkat desa,” kata Ketua PPDI Haeruddin, …

Yogyakarta – Ketua Komisi A, Eko Suwanto, S.T., M.Si., didampingi Wakil Ketua Komisi A, Sudaryanto, S.H., menerima kunjungan dari pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) DIY, Senin (14/08/2023). Pertemuan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna Lantai 2 DPRD DIY pada pukul 11.00 WIB ini menjadi panggung penting dalam penyampaian aspirasi terkait masa kerja perangkat desa. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari …

PPU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, menyebutkan gaji atau penghasilan tetap perangkat desa di daerah berjuluk Benuo Taka itu, mulai Agustus 2023 dibayarkan setiap bulan.  DIlansir dari antaranews.com, Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Penajam Paser Utara Basri di Penajam, Kamis, mengatakan pembayaran gaji perangkat desa dilakukan setiap bulan sesuai dengan instruksi Mentari Dalam Negeri.  …

Pemalang – Ratusan perangkat desa anggota PPDI Pemalang datangi Gedung Balai Rakyat di DPRD setempat untuk menuntut peningkatan kesejahteraan, Kamis (03/08). Rombongan yang dipimpin Dastro, Ketua PPDI Pemalang ini menyampaikan aspirasi terkait dengan tunjangan  kesejahteraan bagi Perangkat Desa yang dirasa belum sesuai dengan regulasi yang ada. “ Kami sampaikan Daftar Inventaris Masalah (DIM) kepada anggota dewan dan Kepala OPD yang …

WAJO – Bupati Wajo, Amran Mahmud menghadiri pengukuhan dan pelantikan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Wajo periode 2023-2028 di Ruang Pola Kantor Bupati Kamis (03/08/2023). Pengurus PPDI Wajo dikukuhkan dan dilantik oleh Ketua PPDI Provinsi Sulsel Tabah Halilintar. Kegiatan ini dihadiri Anggota DPRD Wajo yang juga Ketua Bapemperda Junaidi Muahammad, Kadis PMD, Andi Liliyannah, Inspektur Daerah, Saktiar, Ketua Apdesi …

CIREBON – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia (Kompakdesi), Dadang Holiludin, menyatakan menolak perpanjangan masa jabatan kepala desa atau kuwu yang kini tengah dibahas dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa. Menurut Dadang, dalam rapat via zoom meeting, para purnabakti kepala desa menolak perpanjangan masa jabatan kuwu dari 6 tahun menjadi 9 tahun, yang …