Berita

Blora – Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Blora mengeluarkan surat edaran jam kerja Kepala desa (Kades) dan Perangkat desa (Perades) jadi perbincangan di tengah masyarakat. Surat tersebut beredar jadi pesan berantai hingga akhirnya viral di media sosial. “Iya itu memang saya buat,” ungkap Kepala DPMD Kabupaten Blora, Yayuk Windrati yang dilansir dari Liputan6.com di kantornya, Rabu (18/5/2022). Menurutnya, surat edaran yang diterbitkan tertanggal …

BOJONEGORO – Guna mempererat silaturahmi, komunikasi, dan koordinasi, Jum’at, 20/5/22 jajaran pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di wilayah Kecamatan Kota Bojonegoro, Jawa Timur, dilantik dan dikukuhkan. Pelantikan dan pengukuhan PPDI Kecamatan Kota ini, diselenggarakan di salah satu cafe dan resto yang berada di jalan Srinayan, Kelurahan Kepatihan. Dihadiri Ketua dan pengurus PPDI Kabupaten Bojonegoro, Soedjoko, S.Pd, Camat Kota Bojonegoro, Mochlisin …

Mojokerto – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto meluncurkan terobosan baru untuk seleksi perangkat desa. Inovasi tersebut, yakni Sistem Ujian Perangkat Daerah Elektronik atau dijuluki Superdeal. Inovasi tersebut resmi dilaunching oleh Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati di SMK Negeri 1 Dlanggu, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Kamis (19/5) pagi.  Dilansir dari mojokertokab.go.id, Bupati Ikfina mengatakan, untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa, kini menggunakan sistem …

SAMBAS – Wakil Bupati Sambas Fahrur Rofi, S.I.P., M.H.Sc mengatakan salah satu program dai visi misi Satono Rofi yang berkaitan langsung dengan desa adalah One Village One Product (OVOP). “Desa merupakan target prioritas dari pemerintah Satono Rofi visi misi Sambas Berkemajuan. Dilihat dari visi misi Sambas Berkemajuan ruang untuk desa berkreasi itu sangat luar biasa salah satunya adalah One Village One Product (OVOP),” ujar Rofi, dalam …

Kerinci – Memasuki pertengahan Tahun 2022 siltap (penghasilan tetap) perangkat desa di Kabupaten Kerinci masih belum sesuai dengan PP (Peraturan Pemerintah) No 11 yang sudah berlaku semenjak 28 Februari tahun 2019. Didalam pasal 81 dijelaskan bahwa perangkat desa diberikan gaji setara dengan PNS golongan 2a yaitu sebanyak Rp. 2.022.200 yang diambil dari ADD ( alokasi dana desa ). Dilansir dari gardaterkini.com, …

Jakarta – Nomor Induk Perangkat Desa atau NIPD yang selama ini menjadi salah satu program yang di usung oleh PPDI menemui babak baru. Seiring dengan informasi yang disampaikan oleh Sarjoko S H, mantan Sekretaris Jendral PPDI pada periode 2017 sampai dengan 2022 pada Rabu (18/05) lalu. Sarjoko yang juga menjabat sebagai sekretaris desa di Mertoyudan  Magelang Jawa Tengah ini, terus …

Bone – Polemik pemberhentian beberpa Perangkat Desa di Bone pasca Pilkades serentak pada tahun lalu 2021,masih gencar terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Meskipun Pemerintah daerah telah menerbitkan regulasi berupa Peraturan Bupati No. 10 tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Seperti yang terjadi di Desa Balieng Toa, Kecamatan Sibulue, setidaknya 6 Orang Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa …

Ciamis – Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya menggelar acara Halal Bihalal bersama jajaran Perangkat Desa yang terhimpun dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Ciamis. Dilansir dari analisaglobal.com, turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Ciamis, Asisten Daerah, Kadisbudpora, Pelatih PSGC Ciamis dan dihadiri oleh perwakilan perangkat Desa se Kabupaten Ciamis. Untuk memeriahkan, Pemda PS menggelar pertandingan sepak bola Fun Football …

Blora – Tidak dipungkiri profesi  Pegawai Negeri Sipil dan PPPK menjadi impian bagi para pencari kerja sekarang ini. Bagaimana tidak, mulai dari gaji sampai dengan tingkat kesejahteraan sudah terjamin. Berbanding terbalik dengan perangkat desa, dimana dalam keseharian mengenakan atribut seperti PNS tapi belum jelas status kepegawaian-nya. Tidak heran banyak pendapat di berbagai media tentang keinginan perangkat desa untuk dapat di …

Blora – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mengeluarkan surat edaran terkait jam kerja kepala desa dan perangkat desa. Surat tertanggal 17 Mei 2022 tersebut ditujukan kepada camat se-Kabupaten Blora agar ditujukan kepada kepala desa masing-masing wilayah. “Iya benar,” ucap Kepala Dinas PMD, Yayu Windrati saat dikonfirmasi Kompas.com terkait kebenaran surat edaran tersebut, pada Selasa …