Berita

SEMARANG – Tim seleksi dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Semarang diminta tegas menolak segala bentuk intervensi dari pihak manapun yang akan mempengaruhi hasil seleksi. Hal itu untuk memastikan seleksi perangkat desa tahap II pada 2021, dilaksanakan dengan jujur dan terbuka. “Seleksi harus dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Tidak ada jual beli jabatan atau (model) titip-titipan,” kata …

GRESIK – Seluruh perangkat desa non ASN di Driyorejo, Wringinanom dan Kedamaian, ketiganya kecamatan di wilayah Kabupaten Gresik, Jawa Timur, telah terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Perlindungan mereka terdaftar di Kantor BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Gresik Driyorejo.  Jumlah perangkat desa non ASN di 3 kecamatan tersebut, menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gresik Driyorejo, Herni Vitriani, sebanyak 541 orang seperti yang dikutip dari …

Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan Forum Sekretaris Desa atau Forsekdes Kabupaten Serang melakukan audiensi ke Kantor Kecamatan Cikande, Selasa 30 November 2021. Audiensi dilakukan karena adanya aduan terkait pemberhentian perangkat desa oleh salah satu kepala desa di Kecamatan Cikande, seperti yang dilansir dari pikiran-rakyat.com Ketua PPDI Kabupaten Serang, Hendra Saputra mengatakan, pada prinsipnya audiensi yang dilakukan di Kecamatan Cikande karena pihaknya ingin mengawal perda dan perbup terkait perangkat desa. …

BOJONEGORO – Sebagai pegiat Pengerak Jaminan Sosial Nasional (Perisai) BPJAMSOSTEK di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Sujoko terbilang sukses. Sejak menjadi perisai pada 2017, bapak tiga anak ini sudah menyabet juara se-Jawa Timur dan 10 terbaik Perisai tingkat Nasional hingga akhirnya terpilih bisa berangkat ke Jepang. Namun, keberhasilannya tersebut tak semudah membalikkan telapak tangan. Suka duka dialami pria 41 tahun ini …

Bantul – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut hingga semester satu tahun 2021 tercatat ada 62 kasus korupsi yang melibatkan puluhan kepala desa atau lurah hingga perangkatnya. KPK pun mendirikan desa antikorupsi sebagai upaya pencegahan sedini mungkin. “KPK mencatat kurun waktu 2020 lalu, dari sebanyak 141 kasus ada 132 kepala desa dan 50 aparatur desa terlibat korupsi,” kata Direktur Peran Serta …

Cirebon – Pemkab Cirebon memberikan pembekalan pada para Kuwu terpilih sebelum mereka menjalankan tugasnya. Salah satu isu yang dibahas adalah mekanisme pemberhentian perangkat desa. Hal tersebut disampaikan Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Cirebon, Sutara sebagaimana dilansir dari RMOLJabar. Selasa (30/11). Sutara mengatakan, perangkat desa tidak bisa diberhentikan secara sewenang-wenang, karena mekanismenya sudah diatur oleh UU 6/2014 tentang desa. …

Rokan Hilir –  Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Rokan Hilir Nina Siahaan menghadiri Penandatanganan kerja sama antar BPJSTk dengan PPDI Sumatera Utara. Kegiatan tersebut diadakan di hotel Santika Dyandra Medan, Sabtu (28/11/2021). Dilansir dari nkripost.co, Sebagai ketua PPDI Nina Siahaan berharap adanya kerja sama BPJSK dengan persatuan perangkat desa Indonesia(PPDI) kegiatan tersebut bisa juga dilaksanakan di Rokan Hilir ucap Nina …

Kalianda – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lampung Selatan memberi warning kepada kepala desa yang baru dilantik beberapa waktu lalu. Warning tersebut diberikan untuk tidak mengganti perangkat desa di luar aturan yang berlaku. Dilansir dari m.lampost.com, Erdi mengatakan, setiap kepala desa ketika ingin melakukan pergantian kepala desa harus meminta rekomendasi dari camat. Kemudian pergantian perangkat desa juga harus mengikuti Permendagri nomor …

Sebanyak 230 perangkat desa dan BPD terancam dilakukan penundaan pembayaran penghasilan tetap (Siltap). Hal itu karena 230 perangkat desa dan BPD tersebut tercatat belum melakukan vaksinasi Covid-19. Dilansir dari rakyatbengkulu.com, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) BU, Ir. Budi Sampurno menjelaskan saat ini Pemkab BU tengah mendorong persentase vaksinasi. Perangkat desa juga tergabung dalam Satgas Penanganan Covid-19 tingkat desa, …

Maluku Tengah – Dimasa pandemi Covid-19 yang belum selesai, Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua mengancam akan menahan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat desa. Diketahui, hal itu disampaikan Bupati Maluku tengah bagi yang belum mengikuti Vaksinasi Covid-19 lantaran saat ini capaian vaksinasi di wilayahnya masih sangat rendah. Menurut Tuasikal Abua, para ASN dan aparatur desa yang belum …