TRENGGALEK – Mensikapi revisi UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa yang telah disah kan oleh DPR RI, Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja untuk membahas perubahan masa jabatan Kepala Desa (Kades), pada Selasa (16/4/2024). Alwi Burhanudin, Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, menyatakan bahwa rapat kerja tersebut dihadiri oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Kabag Hukum. “Kami …
Read More »
BARITO KUALA – Gubernur Dr. (H.C.) H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H yang diwakili Oleh Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, menghadiri pelantikan pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI)Provinsi Kalimantan Selatan periode 2023-2028, di Gedung Serbaguna H. Yamin, Handil Bakti, Barito Kuala. Selain puluhan Kepala Desa yang datang dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan, tampak hadir pula Ketua DPRD Provinsi Kalimantan …
Read More »
GUNUNG MAS – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan berlangsung dibulan November 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas meminta seluruh kades dan perangkat desa agar tidak terlibat politik praktis. Espriadi, Anggota DPRD Gunung Mas melihat seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik itu PNS maupun PTT, dan aparatur pemerintah desa harus bersikap netral. Anggota DPRD Gunung Mas Espriadi …
Read More »
NUNUKAN – Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid, SE MM, Ph.D, sampaikan bahwa pelayanan publik di desa harus di kelola dengan benar, jika penyelenggaraan pelayanan publik di desa baik, maka pemerintah daerah hingga pusat akan ikut terbawa baik citranya. Pesan penting ini disampaikan bupati dalam acara pembukaan Bimtek Aparatur Pemerintah Desa. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Nasional Aparatur Pemerintah Desa ini dilaksanakan …
Read More »
PULANG PISAU – Antisipasi terjerat permasalahan hukum dalam pelaksanaan tata kelola keuangan desa, Pemerintah Kabupaten Pulau Pisau berharap Pemerintah Desa lebih berhati-hati dalam merealisasikan berbagai anggaran desa. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pulau Pisau, Herman, seperti yang dikutip dari media jurnalkalimantan. Kepala DPMD) mengimbau kepada seluruh perangkat desa untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), …
Read More »
PURWOREJO – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPPPAPMD) Purworejo, menunggu Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Di wilayah Kabupaten Purworejo sendiiri terdapat sebanyak 343 desa yang rencananya akan melaksanakan pemilihan kepala desa (pilkades) di 2025, sebelum pengesahan dari perubahan atas UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Diketahui, dengan …
Read More »
MUKOMUKO – Pemerintah telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri tahun 2024, melalui Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri. Libur dan cuti bersama hari raya idul fitri 1445 tahun 2024 ditetapkan sebanyak 6 hari. Yaitu mulai dari tanggal 8 April sampai dengan 15 April. Darmadi, S.Sos, Camat Sungai Rumbai, Mukomuko, Bengkulu, melalui Sekcam, …
Read More »
KLATEN — Desa Wunut di Kecamatan Tulung, Klaten, Jawa Tengah, akhir-akhir ini menarik perhatian warganet +62, pada perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini, Pemerintah Desa Wunut membagikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi warga desanya. Desa yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.000 jiwa dengan 744 Kepala Keluarga ini, dipimpin oleh Iwan Sulistya Setiawan, sebagai seorang Kepala Desa. Pada tahun 2024 …
Read More »
KARAWANG – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak masih akan berlangsung 8 bulan lagi, tepatnya pada November 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pada tanggal 17 April 2024 dimulainya tahapan dari Pilkada Serentak tersebut. Karawang sebagai salah satu daerah penyangga Ibukota juga akan melaksanakan Pilkada serentak tersebut, dan hal inilah yang tentunya menjadi pensikapan dari beberapa organisasi dalam memilih calon …
Read More »
Dalam aturan terbaru di revisi UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa, yang telah di sahkan oleh DPR RI pada awal bulan Maret yang lalu, proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa harus mendapat persetujuan dari Bupati. Hal ini mengalami perubahan dari aturan sebelumnya, dimana rekomendasi tersebut “hanya” dari BPD dan Camata. Perubahan regulasi seperti disebut di atas, diatur perubahan pasala …
Read More »
Puskominfo – PPDI