Berita

Terungkap Detik-Detik Pertemuan Puan Maharani Dengan Perwakilan Kepala Desa, Sesaat Sebelum Sidang Paripurna DPR

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menerima perwakilan massa kepala desa (Kades) yang kembali berdemo di depan Gedung DPR karena mendesak pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa). Perwakilan Kades pun sepakat menunggu pengesahan RUU Desa sampai pelaksanaan Pemilu 2024 selesai. Puan menerima perwakilan kades didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Ruang Gedung Muis, …

Read More »

Temui Perwakilan Kepala Desa Sebelum Sidang Paripurna, Puan Maharani Ungkap Alasan Kesepakatan Pembahasan Lanjutan Revisi UU Desa Setelah Pemilu

Jakarta – DPR bersama asosiasi kepala desa bersepakat bahwa pembahasan lanjutan revisi kedua Undang-Undang No 06 Tahun 2014, akan dilanjnutkan setelah selesai pelaksanaan Pemilu 2024. Kesepakatan ini disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani, dalam Pidato sambutan penutupan masa Sidang III Tahun Sidang 2023-2024, di Ruang Sidang Komplek Gedung DPR  Senayan, Jakarta, Selasa (06/02/2024). Puan menyampaikan bahwa beberapa saat sebelum dimulainya …

Read More »

Pembahasan Bersama Pemerintah Selesai, Akankah Sidang Paripurna DPR Hari Ini Mengesahkan Revisi UU Desa?

Jakarta – Pembahasan lanjutan perubahan kedua atas UU No 06 Tahun 2014 telah selesai di lakukan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama perwakilan dari Pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (05/02/2024). Rapat yang berjalan secara marathon mulai pukul 14.00 Wib sampai dengan tengah malam pukul 23.20 WIB ini, dipimpin oleh Ketua Baleg DPR RI Dr. …

Read More »

Kerja Marathon, Malam Ini Pemerintah Dan Baleg DPR RI Sepakati Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun

Jakarta – Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama Kementerian Dalam Negeri melanjutkan  rapat kerja antarkomisi, gabungan komisi, badan legislasi, panitia khusus, dan panitia anggaran Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam rapat yang diadakan setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan kepada para anggota Badan Legislasi (Baleg) tersebut, banyak membahas soal usulan …

Read More »

Didepan Baleg DPR RI, Mendagri Ungkap 8 Perbedaan DIM Revisi UU Desa Dari Pemerintah

Jakarta – Mendagri Tito Karnavian menghadiri rapat pleno bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR melakukan pembahasan tingkat I revisi Undang-Undang (UU) tentang Desa. Tito menyebut ada 8 poin substantif dalam Daftar Isian Masalah (DIM) pemerintah yang berbeda dengan isi RUU Desa yang sebelumnya telah disepakati DPR menjadi RUU usul inisiatif. “(Setelah RUU Desa menjadi RUU usul inisiatif DPR), DPR kemudian mengirimkan …

Read More »

DIM Pemerintah Setujui Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, Mendagri Sebut Siltap Akan Langsung Dari APBN

Jakarta – Pemerintah cenderung menyetujui perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun selama 2 periode, hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dengan agenda pembahasan tingkat I revisi Undang-Undang (UU) tentang Desa, bersama Badan Legislasi (Blaeg) DPR RI Senin (5/12/2024). Tito yang didampingi Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro dalam Rapat pleno menyampaikan bahwa Pemerintah menyerahkan kepada DPR,keputusan mana …

Read More »

Digelar Hari Ini, Baleg Kebut Pembahasan Revisi UU Desa Bersama Mendagri

Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dengan agenda pembahasan tingkat I revisi Undang-Undang (UU) tentang Desa, Senin (5/12/2024). Tito didampingi Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro. dalam Rapat pleno itu digelar di ruang rapat Baleg DPR di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Sementara itu rapat ini digelar sebagai tindak lanjut untuk mendengarkan …

Read More »

Mengulang Kejadian Tahun Lalu, PPDI Pesisir Barat Sesalkan Siltap 3 Bulan Terakhir 2023 Masih Dihutang Pemkab

Pesisir Barat – Seperti mengulang kejadian yang sama di tahun 2022, Gaji atau Penghasilan tetap (siltap) Pekon di Pesisir Barat  3 bulan terakhir tahun 2023 belum terbayar sampai masuk bulan Februari 2024. Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pesisir Barat, Agus Richardo menyayangkan  Kenapa Gaji Aparat Pekon 3 Bulan Tahun 2023 di Kabupaten Pesisir Barat, terhutang Lagi seperti di …

Read More »

MoU Dengan YLBH, PPDI Kota Padangsidimpuan Berikan Perlindungan Hukum Untuk Perangkat Desa

Kota Padangsidimpuan –  Dalam rangka memberikan perlindungan hukum untuk perangkat desa, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kota Padangsidimpuan melakukan kerja sama  dengan YLBH Garuda Kencana Indonesia Cabang Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel). Nota Kesepahaman atau MoU antara PPDI Kota Padangsidimpuan dengan YLBH Garuda Kencana Indonesia Cabang Tapanuli Bagian Selatan tersebut berlangsung di Sekretariat PPDI Kota Padangsidimpuan tepatnya di Labuhan Labo, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimuan, Sabtu (3/2/2024). Ketua PPDI …

Read More »

Gak Ada Lawan, Penghasilan Kepala Desa Di Badung Tembus Rp. 33 Juta/Bulan

Badung – Penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa /Perbekel di Badung, Bali, memang nominalnya sesuai dengan aturan yang ada di PP No 11 tahun 2019, tapi total penghasilan tiap bulannya bisa jadi membuat kepala desa di wilayah lain iri. Kepala Desa di wilayah yang terkenal dengan sektor pariwisatanya ini, bisa jadi merupakan daerah yang memberikan penghasilan terbesar di tanah air. Besarnya …

Read More »