Berita

Banyumas – Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah 10 tahun diberlakukan. Bahkan ada revisi yang rencana akan mengatur masa jabatan kepala Desa ditambah dua tahun. Pemdes diimbau tidak euforia berlebihan atas rencana disahkannya revisi UU tentang desa itu. Justru karena berbagai keistimewaan desa saat ini, harus diimbangi dengan kinerja yang semakin baik. “Tanpa kinerja yang baik, …

Pemerintah bersama Baleg DPR RI telah selesai melakukan pembahasan tingkat pertama dari perubahan kedua atas UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa,pada awal bulan Februari  2024. Dalam agenda  tersebut tidak ada pembahasan terkait dengan kejelasan status dari perangkat desa. Perangkat desa merupakan pegawai yang diangkat langsung oleh kepala desa untuk membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Saat ini, status …

Kuningan – Beredar rumor PPDI dan APDESI akan melakukan demo terkait  dengan akan diberlakukannya Aplikasi  Transaksi Non Tunai ( TNT ) terhadap Sistem Keuangan Desa, menuai rumor kegelisahan di tingkat Grassroot, yaitu tingkat Pemerintahan Desa di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, pada Sabtu (02/03/2024). Rumor kegelisahan tersebut berkembang menjadi rumor dengan adanya demo dari pihak Desa terhadap Bank Kuningan yang …

Palembang – Menghadapi tantangan kedepan yang membutuhkan sumber daya  manusia yang mumpuni, Perangkat desa di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), mendapatkan ilmu yang berkelas untuk membangun desanya. Pelatihan Teknik Infrastruktur Desa, dari kerja sama Pemkab Muba, Harian Sumatera Ekspres dan Ikatan Konsultan Indonesia  (Inkindo) Sumsel. Pelatihan gelombang ke-2, diikuti 266 peserta dari 133 desa wilayah 10 kecamatan di Musi Banyuasin. Yakni, …

Ramai perbincangan tentang status perangat desa dalam perubahan kedua atas UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa, membuat banyak kalangan utamanya dari perangkat desa sendiri menanti kelanjutan dari pembahasan lanjutan revisi UU tersebut. Status perangkat desa yang selama ini diperjuangkan oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dibawah kepimpinan Moh. Tahril, dan akan terus diaspirasikan dalam setiap agenda audensi dengan Pemrintah …

Indonesia sebagai negara yang majemuk memiliki banyak sekali struktur pemerintahan yang tertata rapi di masyarakat. Desa merupakan salah satu bukti bahwa keberadaan pemerintahan yang tersusun rapi menjadi ciri khas negara ini. Desa sebagai administrasi pemerintahan yang paling bawah dalam posisi pemerintahan memiliki  struktur yang sangat baik dalam pembagian tugas pelayanan kepada masyarakat. Di dalam pemerintahan desa memiliki struktur administrasi yang …

Pangandaran – Senada dengan perangkat desa , sejumlah Kepala Desa di Pangandaran mengaku pasrah terkait kebijakan pemerintah daerah (Pemda) yang menghapus tunjangan perangkat desa. Seperti di informasikan sebelumnya, Pemda resmi mencabut Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 30 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Insetif Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa dalam …

Banyumas – Kepedulian PPDI sebagai organisasi perangkat desa bukan hanya kepada anggota aktif saja, tapi juga untuk perangkat desa yang masuk purna tugas. Salah satu bentuk kegiatan tersebut tampak saat Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Baturraden, Muhda Lukman Hakim, STP., SH. turut melepas Purna Tugas Perangkat Desa Pandak Kecamatan Baturraden. Jumat (01/03/2024). Perangkat desa anggota PPDI Banyumas yang …

Purwakarta – Memprihatinkan, disaat guyuran milyaran rupiah dalam bentuk Dana Desa, Di Purwakarta masih ada satu desa yang belum memiliki Kantor Desa yang layak. Desa yang dimaksud adalah terletak di Kecamatan Suksari, Kabupaten Purwakarta yaitu Desa Ciririp. Desa ini letaknya disebarang danau Jatiluhur. Hal itu bisa dibuktikan masih ada Desa yang tidak punya kantor Desa yang tidak ada Plang Nama. …

Jakarta – Pembahasan perubahan kedua atas UU No 06 Tahun 2014 yang akan dilanjutkan setelah pelaksanaan  Pemilu 2024, sampai sekarang belum menemukan kejelasan. Padahal Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menerima aspirasi Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menginginkan adanya revisi UU Desa. Salah satu poin krusial yang disepakati dalam Pengambilan Keputusan Tingkat 1 Rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg …