Opini

JAKARTA – Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 11 Tahun 2019 yang dinantikan perangkat desa di Indonesia paska ditandatangani-nya UU No 03 Tahun 2024 Tentang Desa, informasinya akan di terbitkan pada bulan November ini. Terbitnya PP sebagai regulasi turunan dari UU Desa ini sendiri sudah lewat dari target yang disampaikan oleh Paudah, Sekretaris Jendral Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, …

Memaknai keikhlasan berjuang dalam menggapai kemerdekaan lahir dan batin dapat tergambarkan melalui kegiatan pemungutan PBB oleh Perangkat Desa. Para pemungut PBB tingkat desa laksana para prajurit yang berada di garda terdepan bertempur habis-habisan dilapangan, barangsiapa lelet maka terdengar suara hentakan “cambuk-cambuk” dan desingan-desingan peluru hampa dari sederetan para pimpinan yang bertengger diatas kudanya. Melangkah dalam guyuran hujan, petir dan badai …

Pemerintah Desa saat ini para pelakunya terdiri dari “orang-orang swasta”, berbeda dengan struktur Pemerintah diatasnya baik di kabupaten maupun di provinsi yang para pelakunya terdiri dari “orang-orang negri”, dengan adanya UU Desa apakah semakin berdaya? Diberdayakan? Ataukah dalam keadaan terperdaya? Pegawai swasta semestinya gajinya lebih tinggi dari Pegawai Negri, penghasilan Pegawai Swasta bisa tinggi adalah prestasi gemilang Pemerintah Formal yang …

Pemerintah Desa adalah kelompok penyelenggara urusan pemerintah terkecil tapi juga terbanyak dan bertaburan hingga keseluruh pelosok tanah air, lebih mudah dilihat, lebih mudah didengar, lebih mudah diraba karena jangkauan ribuan pasang mata dan ribuan pasang telinga lebih dekat dan lebih kentara.Apalagi dengan penambahan masa jabatan Kades dan rencana penambahan besaran Dana Desa yang akan ditransfer langsung ke desa-desa, ini jadi …

Aturan penggunaan seragam Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah diterbitkan Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri No 11 Tahun 2020, sedikit banyak menimbulkan kebingungan bagi perangkat desa. Seperti di informasikan sebelumnya, Menteri Dalam Nеgеrі (Mеndаgrі) Tіtо Kаrnаvіаn ѕесаrа rеѕmі tеlаh mеngеluаrkаn реrаturаn mеngеnаі ѕеrаgаm dіnаѕ bаgі Aраrаtur Sipil Nеgаrа (ASN), termasuk PNS dаn PPPK, dі lingkungan Pеmеrіntаh Dаеrаh (Pemda). Dalam Permendagri …

JAKARTA – Menteri Dalam Nеgеrі (Mеndаgrі) Tіtо Kаrnаvіаn ѕесаrа rеѕmі tеlаh mеngеluаrkаn реrаturаn mеngеnаі ѕеrаgаm dіnаѕ bаgі Aраrаtur Sipil Nеgаrа (ASN), termasuk PNS dаn PPPK, dі lingkungan Pеmеrіntаh Dаеrаh (Pemda). Mеndаgrі Tіtо mеnеkаnkаn bаhwа ѕааt іnі, реnggunааn ѕеrаgаm dinas bagi PNS dаn PPPK di lingkup pemda hаruѕ sesuai dеngаn аturаn уаng telah dіtеtарkаnnуа. Menurutnya, реrhаtіаn tеrhаdар seragam dіnаѕ ѕаngаt реntіng …

Sosialisasi Undang-Undang No 03 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang – undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, telah dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah disejumlah wilayah Indonesia. Direktur Jenderal Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad dalam sosialisasi tentang UU ini pada awal Mei, mengatakan terdapat sejumlah muatan atau substansi baru yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah …

Dalam aturan terbaru di revisi UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa, yang telah di sahkan oleh DPR RI pada awal bulan Maret yang lalu, proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa harus mendapat persetujuan dari Bupati. Hal ini mengalami perubahan dari aturan sebelumnya, dimana rekomendasi tersebut “hanya” dari BPD dan Camata. Perubahan regulasi seperti disebut di atas, diatur perubahan pasala …