Tag Archives: perangkat desa

SINJAI –Pj. Bupati Sinjai, T.R Fahsul Falah kembali membuat kebijakan untuk kemajuan jalannya roda pemerintahan di kota yang berjuluk Bumi Panrita Kitta’. Diawal tahun 2024 ini, T.R Fahsul Falah mengeluarkan kebijakan terkait sistem penyaluran penghasilan tetap (siltap)  untuk aparat desa. Dilansir dari laman resmi Pemkab Sinjai, T.R Fahsul Falah memerintahkan instansi terkait untuk melakukan pencairan setiap bulan terhadap penghasilan tetap …

Garut – Berbahagianya aparatur pemerintah di wilayah Kabupaten Garut, dimana sudah menerima penghasilan tetap (siltap) yang cair secara rutin tiap awal bulan. Disaat banyak rekan sejawat di beberapa wilayah di Indonesia mengalami keterlambatan pembayaran siltap, Perangkat Desa di Garut menjadi salah satu yang tidak mengalami kendala dalam penerimaan hak sebagai abdi masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, selain sudah ada penyesuaian …

Jakarta – Seperti kita ketahui bahwa masa sidang DPR RI yang ke 3, telah dibuka pada tanggal Rabu (16/01/2024) kemarin. Dalam pembukaan masa sidang tersebut terlontar pertanyaan dari salah satu anggota dewan, mengenai dari tindak lanjut dari pembahasan revisi undang-undang desa. Sempat menjadi tanda tanya akan kepastian dari pembahasan lanjutan undang-undang yang mengatur tentang desa ini, mengingat banyak tuntutan agar …

BLORA –  PPDI Blora berharap ada kenaikan penghasilan tetap (Siltap) secara otomatis yang mengikuti standar gaji PNS golongan IIA, meski dalam Peraturan Bupati sudah ditentukan nominal pasti dari siltap itu sendiri. Hal ini disampaikan oleh Cuk Suwartono, Ketua PPDI Blora dalam Musyawarah Kerja Daerah Kabupaten (MUSKERDAKAB) Blora yang di helat di Rumah Dinas Bupati Blora. Rabu, 17/1/2023. PPDI Kabupaten Blora …

Mamasa – Usai perangkat desa melakukan aksi demonstrasi menuntut pembayaran Siltap di halaman rumah jabatan (Rujab) Bupati Mamasa, Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa rencananya akan segera membayarkan Siltap (penghasilan tetap) yang menunggak selama 7 bulan. Pj Bupati Mamasa, Muhammad Zain, menyebutkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu terkait pembayaran Siltap.  Dikutip dari media reportasee, Muhammad Zain menyampaikan bahwa sudah ada …

MUARA ENIM –Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatra Selatan mensosialisasikan pembayaran penghasilan tetap (Siltap) kepala desa perangkat desa dan BPD, melalui pembayaran non-tunai pada Senin. 15/1/2024. Kegiatan Sosialisasi yang bertempat di ruang pertemuan kantor Camat Muara Belida ini di Hadiri langsung oleh kadin PMD Kabupaten Muara Enim, Darmawan SIP, yang didampingi staf DPMD Muara Enim …

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menyampaikan interupsi saat rapat paripurna ke-11 DPR, pembukaan masa sidang III tahun sidang 2023-2024, Selasa (16/1/2024). Interupsi Herman berkaitan soal revisi Undang-Undang Desa yang disebutnya, sudah dinantikan oleh aparatur desa agar segera diselesaikan. “Saya banyak mengunjungi desa-desa, tentu dalam jelang pemilu ini, satu hal yang ditanya bagaimana kelanjutan UU Desa yang telah …

Jakarta – Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengajak sejumlah organisasi kepala desa turut membahas revisi Undang-undang Desa. Tujuannya agar jangan pembahasan revisi UU tersebut hanya menguntungkan partai politik tertentu pada tahun politik 2024 yang sensitive, seperti yang dilansir dari laman rri. “Para kepala desa aktif meminta revisi, jadi mereka harus membahasnya bersama fraksi-fraksi di DPR,” ujarnya, Selasa (16/1/2024). Sehingga, …

JAKARTA – Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ivanovich Agusta mengharapkan revisi Undang- undang nomor 6 tahun 2014, agar tidak mengubah bagian yang mendukung masyarakat desa. Dilansir dari media rakyatnews, hal tersebut disampaikan oleh Ivanovich dalam diskusi 10 tahun UU Desa di chanel youtube BPI Kemendes PDTT pada Senin (15/1//2024). Menurutnya, usulan baik dari esekutif, legislatif …

Mamasa – Bupati Mamasa didatangi perangkat desa yang menuntut pembayaran penghasilan tetap (Siltap) yang sudah 7 bulan menunggak pada 2023.Tunggakan Siltap yang belum dibayarkan sekitar Rp 30 miliar. “Sudah tujuh bulan kami tidak mendapatkan hak kami untuk tahun 2023,” kata koordinator aksi, Andi Guntur kepada wartawan, Senin (15/1/2024). Dilansir dari detiknews, Aksi unjuk rasa para perangkat desa ini diawali dari …