7 Bulan Belum Terima Siltap, Perangkat Desa Desak Pecat Kepala BPKAD

Mamasa – Bupati Mamasa didatangi perangkat desa yang menuntut pembayaran penghasilan tetap (Siltap) yang sudah 7 bulan menunggak pada 2023.Tunggakan Siltap yang belum dibayarkan sekitar Rp 30 miliar.

“Sudah tujuh bulan kami tidak mendapatkan hak kami untuk tahun 2023,” kata koordinator aksi, Andi Guntur kepada wartawan, Senin (15/1/2024).

Dilansir dari detiknews, Aksi unjuk rasa para perangkat desa ini diawali dari simpang lima Kota Mamasa, Senin (15/1). Massa kemudian bergerak menuju Kantor Bupati Mamasa dengan pengawalan polisi.

Menurut Guntur, ada ratusan perangkat desa yang tersebar di 168 desa di Mamasa belum menerima gaji. Dia menyebut total tunggakan Siltap yang belum disalurkan pemerintah sekira Rp 30 miliar.

“Yang belum dibayarkan saya kurang tahu jumlah pastinya, dikisaran Rp 30 miliar. Hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan amanat UUD 1945 sampai sekarang tidak didapatkan oleh kepala desa dan aparatnya di 168 Desa yang ada di Kabupaten Mamasa,” bebernya.

Guntur pun mendesak pemerintah segera mencopot Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mamasa, Herry Kurniawan. Dia menilai Herry tidak mampu mengatur keuangan daerah sebagaimana mestinya.

“Kenapa tuntutan ini ada karena kepala dinas keuangan tidak mampu menempatkan yang mana skala prioritas dan yang mana bukan skala prioritas, lebih dipilih di bayar di Mamasa rekanan dari pada kami aparat desa. Kami merekomendasikan kepada Pj Bupati Mamasa dan Sekda untuk mencopot Kepala Dinas Keuangan karena dianggap tidak mampu mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar,” tegasnya.

Lebih lanjut Guntur mengungkapkan jika pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Penjabat (Pj) Bupati Mamasa Muhammad Zein untuk membahas masalah ini. Hanya saja belum ada hasil dari pertemuan tersebut.

“Tidak ada hasilnya, kita sementara menunggu karena mau rapat koordinasi dulu, rapat internal pimpinan,” terangnya.

Guntur mengancam akan menggelar aksi lebih besar dengan mengerahkan massa yang lebih banyak jika tuntutannya tidak dipenuhi.

“Kami akan turun lagi dengan massa lebih besar, masyarakat juga akan akan kami ajak,” pungkasnya.(foto: humaspolri)

About admin

Check Also

Didepan DPRD Dan PPDI, Dispermades Pati Sampaikan Penyebab Molornya Siltap Perangkat Desa

PATI – DPRD Pati membuka ruang dialog terkait dengan penyaluran penghasilan tetap (siltap) yang tetunda …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *