Tag Archives: perangkat desa

PROBOLINGO – Beberapa orang calon pengurus PPDI Probolinggo menghadap Pj. Bupati Ugas Irwanto, pada hari Rabu (18/10) siang. Agenda yang bisa dibilang pertama kalinya bagi PPDI Probolinggo ini bertujuan untuk meminta kesediaan  Pj Bupati Probolinggo mengukuhkan kepengurusan yang baru terbentuk. Baca juga : PPDI Garut Merencanakan Studybanding Ke Tasikmalaya Terkait NIPD Dikutip dari laman Situbondonews, tampak hadir dalam pertemuan tersebut Sekdes …

Ende – Sengketa pemberhentian 4 orang perangkat desa Mbotutenda, Ende menemui babak baru, hal ini terjadi seiring dengan hasil keputusan mediasi yang difasilitasi oleh DPMD Ende pada, Senin(16/10) kemarin. Perangkat Desa yang diberhentikan oleh Kepala Desa Mbotutenda akhirnya dikembalikan pada posisinya, hal ini seiring dengan kesepakatan yang diambil dalam mediasi . Baca juga : Tidak Hiraukan Rekomendasi Camat, Kades Mbotutenda …

Garut – Persatuan Perangkat Desa Indonesia  Kabupaten Garut siap malakukan study banding ke Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini dilakukan karena imbas Nomor Induk Perangkat Desa yang sampai saat ini belum dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. Padahal pengurus persatuan perangkat desa indonesia Kabupaten Garut sudah lama berkordinasi dengan Dinas dan stake holder terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang disambut positif …

Cianjur : Bupati Cianjur H. Herman Suherman menyerahkan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) kepada ratusan perangkat desa di Pancaniti, Selasa (17/10). Penerbitan NIPD ini sendiri sebagai bentuk pemberian kepastian hukum bagi aparat desa agar tercatat secara jelas sebagai abdi masyarakat. Baca juga : RDP Bersama DPRD, PPDI Bulukumba Cari Solusi Sengketa Perangkat Desa “Dan punya NIPD sehingga dengan seperti itu …

SBD – Nasib tragis dialami Jemikson Dappa, salah seorang perangkat desa di Kabupaten Sumbawa Barat Daya, yang diberhentikan usai membongkar dugaan korupsi di Desa tersebut. Jemikson Dappa kepada media mengaku jika dirinya telah diberhentikan dari 12 Oktober 2023, Jemikson merasa tak ada kesalahan namun tiba-tiba dihentikan sebagai perangkat desa oleh Plt. Kepala Desa (Kades) Denduka. “Plt. Kades Desa Denduka memutuskan …

Jakarta – Audensi Tim Pengawalan Revisi UU Desa dari PPDI dengan Kepala Staff  Presiden (KSP) yang diwakili beberapa Deputi pada Jumat (13/10) kemarin siang, memberikan beberapa informasi penting. Hal ini disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jendral PPDI Agus Wahyudin, sesaat setelah pertemuan yang diadakan di Kantor Staff Presiden di Jl. Veteran No. 16, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Baca juga : Diminta Jangan Konsumtif, …

Jakarta – Tim Pengawalan Revisi UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa PPDI beraudiensi ke Kepala Staff Kepresidenan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jum’at (13/10). Sekjen PPDI Soedjoko dan beberapa Pengurus Pusat PPDI kali ini menyampaikan aspirasi  yang pada kesempatan kali ini diterima oleh 3 Deputi Kantor Kepala Staff Kepresidenan. Adapun ketiga deputi tersebut terdiri  dari Deputi 4 Bagian Komunikasi …

TANA TORAJA – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tana Toraja (Tator) menggelar demonstrasi dan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Kamis (12/10/2023). Dilansir dari inews.id, mereka mendesak agar Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Suslsel) Bahtiar Baharuddin dicopot dari jabatannya.  Desakan tersebut buntut kebijakan alokasi 40 persen Dana Desa (DD) untuk budi daya pisang. Mereka meminta agar kebijakan yang …

Ende – Kasus pemberhentian tanpa prosedur yang dialami 4 orang perangkat desa Mbotutenda, Ende Kabupaten Ende mengalami kemajuan, hal ini seiring dengan terbitnya surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) pada Rabu (11/10). Elisius B.A, Sekretaris PPDI Kabupaten Ende menyampaikan informasi bahwa dalam surat dengan nomor DPMD.140/380/X/2023 tersebut berisikan undangan kepada Kepala Desa Mbotutenda  dan Camat Ende, serta perangkat …

Jakarta –  Bakal calon presiden (bacapres) PDI-P Ganjar Pranowo tak ingin seragam Kepala Desa mirip dengan Kepala Daerah lainnya, karena itu justru membawa dampak buruk bagi kades dalam mengelola wilayah desa. “Akan ditata, negoro mowo toto, deso mowo coro. Desa itu ada caranya. Maka jangan sama,” kata Ganjar saat mengisi acara Forum Akademisi Jaringan Indonesia (Jari) di Taman Ismail Marzuki, …