Puskominfo – PPDI
TANA TORAJA – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tana Toraja (Tator) menggelar demonstrasi dan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Kamis (12/10/2023).
Dilansir dari inews.id, mereka mendesak agar Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Suslsel) Bahtiar Baharuddin dicopot dari jabatannya. Desakan tersebut buntut kebijakan alokasi 40 persen Dana Desa (DD) untuk budi daya pisang.
Mereka meminta agar kebijakan yang tertuang dalam surat Edaran dengan nomor: 412.2/11938/DPMD tertanggal 9 Oktober 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 itu agar dikaji ulang.
Dalam aksinya, Apdesi Tana Toraja membentangkan poster bertuliskan tentang sikap penolakan mereka terhadap kebijakan Pj Gubernur Susel tersebut.
Salah satu poster tersebut bertuliskan, “Copot Gubernur Susel’. Selain itu ada bertuliskan, “Kami orang bugis yang kenyang jika makan beras bukan pisang”.
Baca juga : Tanggapi Ancaman Aksi Perangkat Desa, Begini Respon Ketua DPRD Jember
Ketua Apdesi Tana Toraja Pradyan Rizky Londong Allo mengungkapkan, salah satu poin dalam edaran tersebut, pemerintah desa diminta mengalokasikan APBDesa sebesar 40% dari pagu anggaran dana desa dalam rangka mendukung ketahanan pangan.
“Dana desa itu setelah cair, langsung ada pos-posnya,” ujar Pradyan Rizky dalam keterangannya dikutip, Kamis (12/10/2023).
Menurutnya, peruntukan dana desa yang diterima desa sudah memiliki petunjuk teknis (juknis) tersendiri dalam penggunaannya.
Dia mencontohkan, penanganan miskin ekstrem, penanganan stunting, ketahanan pangan, pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur desa.
“Mungkin gerakan budidaya pisang yang dicanangkan Pak Gub bisa masuk di ketahanan pangan, tapi 40 persen itu terlalu besar. Kami masih banyak prioritas lain yang harus dilakukan,” ucapnya.
Baca juga : Resmi! Tahun 2024 Perangkat Desa Konawe Utara Terima Kenaikan Siltap
Dia menjelaskan, besaran dana desa yang diterima 112 desa di Tana Toraja hanya Rp 1miliar per desa.
“Itu tidak boleh diganggu gugat karena dialokasikan sesuai juknis. Saya rasa usulan pak Gubernur harus dikaji ulang,” ucapnya.
Selain itu, dia juga menyoroti rencana budi daya pisang jika harus diterapkan di Tana Toraja. Rencana ini dinilai sulit karena keterbatasan mencari lahan untuk menanam pisang jika dalam skala besar.
“Kadang-kadang kami jadikan candaan dengan kepala desa (kades) di Tana Toraja. Bukan mengejek ya, tapi kita semua bingung mau tanam pisang di mana, sementara di Toraja itu batang pisang jadi makanan babi,” katanya.
Diketahui, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin telah mengusulkan pemanfaatan 40 persen dana desa untuk budidaya pisang. Termasuk pembuatan rumah ikan alias rumpon.
“Ada uang dari APBN itu melalui dana desa, bisa minimal Rp1 miliar satu desa. Bayangkan saja 2.266 (jumlah desa) di Sulsel,” kata Bahtiar saat kunjungan kerja di Kabupaten Sinjai, Sabtu (7/10/2023).
Dia mengkalkulasikan anggaran program itu bisa mencapai Rp900 miliar. Anggaran tersebut dinilai mampu menyukseskan program ketahanan pangan.
Baca juga :
