Tag Archives: revisi uu desa

JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengaku bakal mengawal revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa meski dirinya bukan berstatus anggota DPR RI. Silansir dari jpnn.com, Budiman mengatakan itu saat menyampaikan pernyataan dalam acara Peringatan Tahun Kesembilan UU Desa di Parkir Timur, Senayan, Jakarta, Minggu (19/3). “Meski tidak berada di DPR RI, saya akan mengawal perjuangan revisi UU Desa,” kata Budiman …

Grobogan  – PPDI Grobogan FC menahan imbang 5-5 melawan Sorban FC, dalam pertandingan persahabatan yang digelar di lapangan sepak bola Gelora Padmi Indah Desa Kunjeng, Gubuk, Grobogan. Pertandingan dengan skor ketat ini sendiri merupakan salah satu kegiatan dibidang olahraga dari Pengurus PPDI Kabupaten Grobogan. “ Kebetulan hari ini PPDI Grobogan FC  mendapatkan  lawan tangguh yaitu Sorban FC, kesebelasan yang beranggotakan …

Jakarta – Kepala desa dari berbagai asosiasi berkumpul di kawasan Gelora Bung Karno hari ini, dalam rangka HUT ke-9 Undang-Undang Desa. Mereka meminta agar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk dana desa. Ketua Apdesi Surta Wijaya meminta pemerintah memperhatikan desa melalui pemerataan pembangunan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan mengalokasikan 10% dana APBN untuk dana desa. Tetapi jangan …

Lombok Utara – Sambutan Gubernur Nusa Tenggara Barat, melalui Kadis PMD dan Dukcapil Provinsi NTB, Lalu Ahmad Nur Aulia,Kamis (16/3-2023) mengatakan, hubungan yang baik diantara seluruh komponen pemerintahan merupakan modal utama pembangunan, dan saudara semua yang hadir disini bukan hanya bagian pemerintahan yang penting, namun juga merupakan ujung tombak dari pembangunan Nusa Tenggara Barat. Dilansir dari postkotantb.com, disadari bersama desa …

Bandung – Organ-organ desa menyepakati Piagam Bandung pada Senin 13 Maret 2023. Isu yang diangkat para organ desa tersebut salah satunya terkait revisi undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa. Dilansir dari koran.pikirarakyat.com, Ketua panitia kegiatan penyepakatan Piagam Desa tersebut, Hilmansyah mengatakan, lima organisasi perangkat desa menggalang kekuatan. Ini karena organisasi perangkat organ-organ desa ini diketahui sedikit tercerai berai. Kelima organisasi itu …

MUNA – Sebanyak 22 camat di Kabupaten Muna menyatakan sikap tak akan memberikan surat rekomendasi ke para kepala desa (kades) untuk melakukan pergantian perangkat. Camat Kontukowuna, La Inpres menerangkan, pergantian perangkat diatur pada Permendagri Nomor 11 Tahun 2017 yang salah satu pointnya harus mendapat rekomendasi dari camat. Hanya saja, khusus di Muna yang menjadi batu sandungan adalah adanya surat pernyataan …

Menarik ketika sejumlah Kepala desa datang dari berbagai daerah meninggalkan tugas turun ke Gedung Senayan untuk menyuarakan kepentingannya terkait tuntutan memperpanjang masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Dengan dalih usia jabatan 6 tahun belum cukup memperbaiki tatanan masyarakat desa. Padahal dibalik semua itu, masa jabatan yang lama tidak selalu menentukan kualitas kinerja kepala desa terkadang justru memunculkan persoalan …

JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, lambannya proses revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) karena pendataan tenaga honorer bermasalah. Ia mengatakan, proses tersebut terkendala karena tak sinkronnya kinerja pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Padahal, DPR ingin revisi UU ASN bisa menyelesaikan persoalan banyak tenaga honorer di berbagai kementerian, lembaga, …

Yogyakarta – Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” melaksanakan peresmian pemanfaatan smartboard mini court room persidangan jarak jauh sekaligus menggelar Seminar Nasional pada Jumat (10/3/2023) di Yogyakarta. Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams hadir bersama dengan Sutoro Eko Yunanto selaku Ketua STPMD “APMD” sebagai narasumber. Dilansir dari mkri.id, Wahiduddin berharap, fasilitas mini court room yang dilengkapi dengan smart board pada setiap kampus yang diberikan oleh …

JAKARTA – Permohonan uji materi yang mempersoalkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Mahkamah Konstitusi (MK) dicabut oleh pemohon pada Kamis (9/3). Sebab perkara terkait perangkat desa dinilai “salah kamar” oleh MK. Dilansir dari validnews.id, Ketua Sidang Panel M. Guntur Hamzah menjelaskan, permohonan uji materi Permendagri Perangkat Desa tidak tepat diajukan …