Berita

Situbondo – Keterlambatan pencairan penghasilan tetap (Siltap) untuk perangkat desa, mendapat sorotan serius dari anggota DPRD Situbondo. Pasalnya, keuangan itu merupakan hak mereka yang harus segera dibayarkan oleh pemerintah desa. Hadi priyanto mengatakan, sejumlah perangkat desa sering kali menanyakan tentang keterlambatan pencairan siltap kepada dirinya. Padahal, untuk bisa mendapatkan siltap mereka harus menunggu selama tiga bulan. “Penerimaan siltap itu hak …

SUBANG-Kepala Desa Sukasari Oleh Solihin, mengakui insiden dicurinya uang Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan suatu musibah yang tak terduga. “Ini suatu musibah juga pelajaran buat kami semua ini merupakan hal yang tak terduga diluar dugaan,” ujar Oleh. Dilansir dari pasundan.jabrasekspres.com, uang senilai Rp 83 Juta dari ADD tersebut untuk Penghasilan Tetap (Siltap) para perangkat Desa Sukasari yang belum mendapatkan gaji …

Wonogiri – Setelah pelaksanaan rapat koordinasi pada akhir pekan kemarin, PPDI Kabupaten Wonogiri difasilitasi oleh Komisi 1 DPRD bertemu dengan Kepala DPMD untuk berdiskusi seputar dinamika organisasi dan perangkat desa di Wonogiri. Agenda yang berlangsung di ruang Komisi 1 DPRD ini dihadiri langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Wonogiri Bambang Sadriyanto, Sekretaris Komisi 1 Rusdiana, Kepala Dinas PMD Antonius Purnama, …

Bondowoso – Perangkat desa dan guru honorer K2 se-kabupaten Bondowoso kembali harus ‘puasa’ di awal tahun. Pasalnya, honor perangkat desa dan insentif guru K2 itu tak kunjung cair. Hingga hampir memasuki akhir bulan ketiga, tak kunjung ada kejelasan dari Pemkab Bondowoso terkait ini.  Demikian dituturkan oleh Ady Kriesna, Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, dikonfirmasi pada Selasa (22/3/2022). Ia mengaku heran pada Pemerintah …

Maros – Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Maros resmi dilantik usai melaksanakan rakerda di hotel Grand Town Maros selama 3 hari dimulai minggu hingga selasa (20-22/3/22). Kegiatan tersebut di hadiri Bupati Maros, Kadis PMD kabupaten Maros Kabid PMD kabupaten, perwakilan inspektorat, serta pengurus PPDI Sulsel dan para ketua ketua PPDI se-Sulawesi Selatan. Dilansir dari koranmakasar.com, H. A.S Chaidir …

Timor Tengah Selatan – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya kolaborasi komponen perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pembangunan daerah, utamanya di Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini disampaikan Yusharto saat melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) TTS, …

Tuban – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tuban menggelar Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda ke X) bertempat di Bale Desa Rayung, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban.  Dilansir dari jatimnews.com, pembukaan Muskerda PPDI Tuban ditandai pemukulan kentongan sebanyak 7 kali di baledesa setempat, Sabtu (19/3/2022) yang dilakukan Ketua DPRD Tuban M Miyadi didampingi Camat Senori Minto Ichtiyar, Sekjen PPDI Jatim Sujoko dan Ketua PPDI Tuban Sutoyo …

Wonogiri – Perangkat Desa di Wonogiri sepakat untuk menjaga kesolidan organisasi PPDI, hal ini menjadi satu keputusan dalam acara rapat koordinasi (rakor) yang diselenggarakan pada Sabtu (19/03), di Ruang VIP RM. Alami Sayang, Ngadirojo, Wonogiri. Acara yang dihadiri secara langsung oleh Wakil Bupati Setyo Sukarno, Ketua Komisi 1 DPRD Bambang Sadriyanto, dimulai tepat pukul 10.00 WIB. Tidak kurang 60-an peserta …

Lamongan – Sempat muncul kabar keluhan dari sejumlah perangkat desa di Lamongan mengenai ADD (Anggaran Dana Desa) yang dinilai menyebabkan keterlambatan pembayaran penghasilan tetap (Siltap), kini ternyata hal tersebut menemukan titik terang. Dilansir dari beritajatim.com, Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lamongan, Ismaoen menyampaikan, bahwa penyaluran ADD sebenarnya sudah cair. Namun, karena persoalan administrasi, sehingga …

REJANG LEBONG – Pembayaran gaji kepala desa (Kades) dan perangkat desa di Kabupaten Rejang Lebong molor dua bulan, yang terhitung sejak Januari hingga Februari 2022 lalu. Hal ini dikarekanan anggaran dana desa (ADD) yang sampai saat ini belum bisa dicairkan. Dilansir dari rakyatbengkulu.com, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Rejang Lebong, Suradi Rifai, SP M.Si melalui Kabid Kelembagaan Masyarakat Sosial Budaya …