Tag Archives: kepala desa

MAGETAN  –  Sosok Pj. Bupati Magetan, Hergunadi, menjadi figur yang layak didukung oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Magetan, dalam pemilihan Kepala daerah Serentak di November 2024 nanti. Ketua PPDI Magetan, Nanang Ari Purnomo  berharap kepala daerah mendatang, merupakan figur yang memiliki komitmen kuat terhadap pembangunan desa, dan hal inilah yang terlihat dari Pj. Bupati Magetan sekarang ini. Nanang …

BULUKUMBA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bulukumba melaksanakan evaluasi kinerja dari Perangkat Desa Mattoanging, Kecamatan Kajang, Bulukumba, Kamis (18/04/2024). Kegiatan berlangsung di Kantor DPMD Bulukumba ini bertujuan untuk memastikan agar perangkat desa bekerja lebih baik dan memahami tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Perangkat Desa Mattoangin seusai evaluasi kinerja di DMPD (foto: bicarabaik.id/istimewa) “Perangkat desa diedukasi tentang tugas pokoknya, dan …

CIREBON – Bupati Cirebon Imron menegaskan kepada seluruh aparatur pemerintah desa untuk tidak melakukan mal administrasi dalam setiap penggunaan dan pengelolaan uang negara. Hal ini disampaiakn saat memberikan pembinaan untuk kapasitas aparatur pemerintah desa di salah satu hotel di Kabupaten Cirebon, Kamis (18/4/2024). Dalam pembinaan tersebut, Imron yang didampingi Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tjiptaningsih memberikan apresiasi kepada seluruh kuwu, lantaran …

LAMPUNG UTARA – Aparatur Pemerintah Desa di Lampung Utara mengancam akan turun ke jalan apabila Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2024 hingga bulan April tidak juga dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampura. Sebelumnya Pemkab Lampura telah berjanji sebelum berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati akan dibayar, namun hingga sekarang Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD tersebut belum terbayarkan. …

BARITO KUALA – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah mengajak, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Kalsel dalam menguatkan komitmen mendampingi dan mengawal pembangunan di tingkat desa. “Maka dari itu, Apdesi harus bisa menguatkan sinergi dan kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalsel serta seluruh perangkat …

MAGETAN – Memanfaatkan suasana Hari Raya Idul Fitri, PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) dan AKD (Asosiasi Kepala Desa) Kecamatan Plaosan , mengadakan acara Halal Bihalal yang dilaksanakan di gedung pertemuan Desa Buluharjo, Rabu (17/04/2024). Agenda yang diadakan sebagai bentuk silaturahmi dan persaudaraan antar anggota, selain Kepala Desa dan perangkat desa, juga dihadiri oleh Camat Plaosan, para perangkat desa, Forkopimca, kepala …

TRENGGALEK – Mensikapi revisi UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa yang telah disah kan oleh DPR RI, Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja untuk membahas perubahan masa jabatan Kepala Desa (Kades), pada Selasa (16/4/2024). Alwi Burhanudin, Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, menyatakan bahwa rapat kerja tersebut dihadiri oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Kabag Hukum. “Kami …

BARITO KUALA – Gubernur Dr. (H.C.) H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H yang diwakili Oleh Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, menghadiri pelantikan pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI)Provinsi Kalimantan Selatan periode 2023-2028, di Gedung Serbaguna H. Yamin, Handil Bakti, Barito Kuala. Selain puluhan Kepala Desa yang datang dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan, tampak hadir pula Ketua DPRD Provinsi Kalimantan …

NUNUKAN – Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid, SE MM, Ph.D, sampaikan bahwa pelayanan publik di desa harus di kelola dengan benar, jika penyelenggaraan pelayanan publik di desa baik, maka pemerintah daerah hingga pusat akan ikut terbawa baik citranya. Pesan penting ini disampaikan bupati dalam acara pembukaan Bimtek Aparatur Pemerintah Desa. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Nasional Aparatur Pemerintah Desa ini dilaksanakan …

Dalam aturan terbaru di revisi UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa, yang telah di sahkan oleh DPR RI pada awal bulan Maret yang lalu, proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa harus mendapat persetujuan dari Bupati. Hal ini mengalami perubahan dari aturan sebelumnya, dimana rekomendasi tersebut “hanya” dari BPD dan Camata. Perubahan regulasi seperti disebut di atas, diatur perubahan pasala …