Tag Archives: kepala desa

Banyumas – Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah 10 tahun diberlakukan. Bahkan ada revisi yang rencana akan mengatur masa jabatan kepala Desa ditambah dua tahun. Pemdes diimbau tidak euforia berlebihan atas rencana disahkannya revisi UU tentang desa itu. Justru karena berbagai keistimewaan desa saat ini, harus diimbangi dengan kinerja yang semakin baik. “Tanpa kinerja yang baik, …

Pangandaran – Senada dengan perangkat desa , sejumlah Kepala Desa di Pangandaran mengaku pasrah terkait kebijakan pemerintah daerah (Pemda) yang menghapus tunjangan perangkat desa. Seperti di informasikan sebelumnya, Pemda resmi mencabut Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 30 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Insetif Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa dalam …

Majalengka – Pemkab Majalengka membagikan sepeda motor untuk seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Majalengka. Kendaraan operasional itu diharapkan bisa meningkatkan kinerja mereka dalam melayani masyarakat. Penyerahan kendaraan roda dua tersebut secara simbolis dilakukan oleh PJ Bupati Majalengka, Dedi Supandi, di Pendopo Gedung Negara Kabupaten Majalengka, Senin (26/2/2024). Dilansir dari republika, Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka, Eman Suherman, menyebutkan, kendaraan roda dua itu …

Jakarta – Para kepala desa (kades) yang tergabung dalam Paguyuban Kades se Demak melakukan audiensi dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) di DPR RI di Jakarta. Para kades berharap ada percepatan terkait dengan Undang-undang Desa.  Audiensi para kades ini diterima langsung oleh Sekretaris FPKB DPR RI H Fathan, SAg, MAP diruang FPKB. Fathan menyambut baik audiensi para kades dari Kabupaten …

Jakarta – Menjawab desakan pengesahan revisi UU No 06  Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima perwakilan APDESI di Gedung Parlemen, Rabu (29/11). Dalam agenda ini Ketua APDESI, Surta Wijaya yang didampingi Ketua MPO Apdesi Muhammad Asri Anas, mendesak DPR untuk mengesahkan Revisi UU Desa pada sidang paripurna 5 Desember 2023 pekan depan. Menjawab desakkan dari para …

Jakarta – Rancangan Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) resmi disahkan menjadi Undang-Undang oleh Komisi II DPR RI dan pemerintah dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa, 3 Oktober 2023, lalu bagaimana dengan revisi terbatas UU No 06 tahun 2014 Tentang Desa ? Seperti diketahui, gegap gempita revisi UU Desa ini telah dimulai sedari awal tahun 2023. Hal ini diawali …

Jakarta – Revisi UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa yang digadang-gadang akan selesai tahun ini, ternyata tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2023. Padahal beberapa waktu yang lalu telah diputuskan revisi UU Desa ini menjadi inisiatif DPR. Bisakah UU Dibentuk Tanpa Masuk Prolegnas? Apa sudah pernah terjadi UU dibentuk tanpa masuk dalam Prolegnas? Berikut ini penjelasan …

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), pada Rabu (15/2/2023). Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 15/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Eliadi Hulu, warga Desa Ononamolo Tumula, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara. Pasal 39 ayat (1) UU Desa menyatakan, “Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.” …

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta para kepala desa (kades) harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di tahun politik menjelang Pemilu Serentak 2024. “Kepala desa harus menjadi katalisator agar di tahun politik di desa tidak terjadi keributan, fitnah, dan saling menjatuhkan; sehingga kades harus bisa menjaga ketentraman,” kata Yandri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu. …

Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung perpanjangan masa jabatan kepala desa dari saat ini enam tahun menjadi sembilan tahun. Dukungan tersebut sejalan dengan pendapat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar yang menyatakan masa kerja kepala desa sebaiknya tidak hanya enam tahun, tetapi menjadi sembilan tahun. “Perpanjangan masa jabatan tersebut salah satunya …