Tag Archives: perangkat desa

TENGGARONG – Perangkat Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) semakin nyaman dalam melakukan aktivitas dalam profesi sebagai pamong masyarakat, hal ini seiring dengan ditandatanganinya  perjanjian kerja sama (PKS) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dengan BPJS Ketenagakerjaan di Samarinda, Sabtu (24/2). Kepala DPMD Kukar Arianto mengatakan, PKS ini sebagai wujud kepedulian Pemkab Kukar melalui DPMD untuk …

Blitar –  Rencana pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bumi Penataran belum juga bisa dipastikan. Itu tidak lain karena pemerintah menyetujui pemintaan aksi kepala desa yang menuntut perpanjangan masa jabatan pada Februari lalu. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, Bambang Dwi Purwanto mengatakan, pilkades serentak masih menjadi salah satu agenda Pemkab Blitar. Kendati begitu, pihaknya belum bisa memastikan kapan gelaran pesta demokrasi …

Penyerahan Kartu BPJS Ketenagakerjaan dari Ketua PPDI Prov Kalimantan Selatan ke salah satu perangkat desa Banjar –  Sebanyak 1.939 orang yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Banjar, Kalimantan , telah tercover jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan. Program ini sendiri telah secara resmi di launching dengan penyerahan Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari Kabid Pemdes DPMD Kabupaten Banjar secara …

SUKOHARJO –  Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sukoharjo Sigit Nugroho, Selasa (5/3/2024) mengatakan, revisi UU Desa menjadi bahasan utama ditingkat desa khususnya Kades karena terkait perubahan masa jabatan. Namun demikian, diharapkan adanya revisi UU Desa diharapkan juga dapat berpengaruh secara keseluruhan pada kemajuan desa. Termasuk juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Revisi Undang-Undang Desa diharapkan …

Status perangkat desa yang belum ada kejelasan, menjadikan keprihatinan tersendiri bagi kalangan perangkat desa. Banyak ragam cara dipergunakan untuk menyampaikan aspirasi para abdi masyarakat ini baik kepada Pemerintah maupun Legislatif (DPR), dan salah satu yang digunakan adalah melalui syair puisi. Bilih Prayogi, seorang Sekretaris Desa Nagrak, Kec. Buahdua, Kab. Sumedang, Jawa Barat Berikut syair lengkap puisi yang berjudul “Perangkat Desa”, …

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menggelar sidang paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (5/3/2024). Agenda tersebut menjadi rapat paripurna DPR perdana usai Pemilu 2024 digelar yang kali ini dihadiri oleh 164 orang anggota DPR. Rapat sendiri dimulai pukul 10.05 WIB. “Menurut catatan dari Kesekretariatan Jenderal DPR RI, …

Perbedaan bahasa dan cara penyebutan terkadang menghasilkan banyak cerita menggelitik. Termasuk nama-nama desa yang dihimpunSolopos.comdalam Trending Sosmed kali ini. Anda akan menemui, nama satu desa bisa terdengar lucu bagi orang yang tinggal jauh dari tempat tersebut. Pernahkan Anda mendengar nama Desa Kebocoran? Nama ini dipakai oleh beberapa desa, seperti di Banyumas dan Purwokerto. Netizen beberapa kali menyebut tempat ini memiliki …

Sorong – Secara nasional besaran gaji kades dan perangkat desa diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. PP ini mengatur mengenai perubahan beberapa pasal dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 …

PANGANDARAN – Mulai tahun 2024, Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perangkat Desa di Pangandaran telah dihapus . Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Pangandaran Dede Wahyu mengatakan, penghapusan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perangkat Desa di Pangandaran ditanggapi ragam komentar dari perangkat Desa. Dilansir dari timesindonesia, Peraturan Bupati Pangandaran tentang tunjangan perangkat Desa tersebut adalah Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 30 Tahun …

Yogyakarta – DI Yogyakarta adalah salah satu provinsi yang ditetapkan sebagai daerah istimewa. Hal ini diatur dalam UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Untuk menunjang keistimewaan tersebut, penamaan daerah di DIY disesuaikan dengan penamaan pada jaman kerajaan. Tujuannya adalah menghidupkan kembali model penamaan yang pernah dipakai, sekaligus untuk menjaga keistimewaan DIY. Perubahan penamaan dilakukan sejak tahun 2020. Masih …