Tag Archives: perangkat desa

Jakarta – Sejumlah kalangan mendorong agar nasib revisi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dapat diperjelas dengan memasukannya dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas. Tanpa ada dalam daftar Prolegnas prioritas, nasib revisi UU 6/2014 tak ada kejelasan. Desa sedianya menjadi ujung tombak kemajuan masyarakat di daerah. Oleh karenanya, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui revisi UU 6/2014 perlu dipertegas dengan …

Jakarta – Pembahasan revisi UU No 06 Tahun 2014 akan masuk pembahasan tingkat 2, dimana DPR bersama Pemerintah akan melakukan pembahasan bersama-sama. DPR sendiri telah menerima Surat Presiden (Surpres) berisi penunjukan wakil pemerintah untuk membahas revisi Undang-Undang Desa. Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan itu saat membuka rapat paripurna ke-10 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (5/12/2023). “Sidang dewan …

NGAWI — Seorang calon anggota legislatif (caleg) di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur (Jatim), mengundurkan diri karena lolos dalam penerimaan perangkat desa. Hal ini pun berimbas pada jumlah daftar caleg tetap (DCT) Pemilu 2024 di Kabupaten Ngawi. Dilansir dari solopos, Caleg yang mengundurkan diri dari kontestasi Pemilu 2024 itu adalah Sandika Valnata Kusuma. Ia maju sebagai caleg DPRD Kabupaten Ngawi dari Partai Golkar, …

Mamasa – Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar) mengimbau kepada seluruh Perangkat Desa, agar hadir memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa Pungutan Liar (Pungli). Dilansir dari harian pikiranrakyat, Hal tersebut, disampaikan Ketua PPDI Kabupaten Mamasa, Elias usai menghadiri Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar di Kantor Kejaksaan Negeri Mamasa, Jumat 8 Desember 2023 kemarin. …

Pasuruan – Hari lahir (Harlah) PPDI Propinsi Jawa Timur akan dirayakan secara besar-besaran dengan mengambil lokasi di Jatim Expo Surabaya, pada Selasa 19 Desember 2023, pekan depan. Keputusan untuk mengadakan peringatan Harlah ke-13 PPDI Jawa Timur ini diambil dalam Musyawarah PPDI yang diadakan di Pasuruan, Sabtu (09/12) kemarin. Dalam agenda yang dihadiri oleh 18 Pengurus dari 29 Kabupaten yang tergabung …

Jakarta –Tahun depan, bisa dikatakan awal dari peningkatan kesejahteraan bagi perangkat desa. Revisi PP No 11 Tahun 2019  yang sedang digodok oleh Pemerintah, menjadi patokan bagi peningkatan kesejahteraan tersebut. Dalam beberapa pekan terakhir, organisasi perangkat desa intens melakukan audensi dengan Menteri Dalam Negeri terkait dengan perubahan dalam Peraturan Pemerintah yang telah berusia 4 tahun semenjak di terbitkan. Ada 6 hal …

Jakarta – Seperti diketahui, Pimpinan DPR bersama apdesi bersepakat bahwa satu langkah lagi untuk disahkan RUU Desa, yaitu pembahasan bersama tripartit antara Pemerintah, DPR RI dan DPD RI. Saat beraudiensi dengan Desa Bersatu mengenai tuntutan yang diajukan ke DPR, ketua DPR RI menegaskan dewan legislatif berkomitmen membahas revisi UU Desa. Untuk membuktikan komitmen tersebut, DPR atas persetujuan pimpinan akan melakukan …

Jakarta – Awal Desember 2023, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri kembali menerbitkan surat edaran pendataan Data Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. Dalam surat dengan no 100.3.5.5/7757/BPD  tertanggal 2 Desember 2023 tersebut, berisikan tentang Pembaharuan Pengelolaan Data Kepala Desa dan Perangkat Desa. Baca juga : Sikapi Revisi PP No 11/2019, Kemendagri Terbitkan Surat Perintah …

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa DPR bersepakat membentuk kelompok kerja (Pokja) dengan organisasi kepala desa (kades) untuk membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kesepakatan itu terjadi setelah Puan menerima audiensi perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2023). “Jadi kami sudah menyepakati pada hari ini bahwa …

Pesisir Barat – Gaji atau penghasilan tetap perangkat desa di kabupaten Pesisir Barat tahun 2023 belum terbayarkan selama lima bulan. Hal itu disampaikan salah satu perangkat desa yang enggan disebut namanya. Ia mengatakan, pihaknya terakhir kali menerima gaji pada Juli lalu setelah itu tidak ada lagi pembayaran gaji yang masuk ke rekening masing-masing perangkat desa hingga saat ini. “Terakhir gajian Juli …