Puskominfo – PPDI
Jakarta – Seperti diketahui, Pimpinan DPR bersama apdesi bersepakat bahwa satu langkah lagi untuk disahkan RUU Desa, yaitu pembahasan bersama tripartit antara Pemerintah, DPR RI dan DPD RI.
Saat beraudiensi dengan Desa Bersatu mengenai tuntutan yang diajukan ke DPR, ketua DPR RI menegaskan dewan legislatif berkomitmen membahas revisi UU Desa.
Untuk membuktikan komitmen tersebut, DPR atas persetujuan pimpinan akan melakukan pembahasan revisi undang undang Desa di masa reses, mengingat masa persidangan DPR ditutup pada 5 desember 2023 kemarin
Pembahasan akan dilakukan antara Alat Kelengkapan Dewan yang ditunjuk DPR, dengan perwakilan Pemerintah.
Yang menjadi pertanyaan, seberapa yakin revisi Undang undang desa ini akan disahkan sebelum pemilu 2024?.
Mengingat selama ini aparatur pemerintah desa sering kali dininabobokan dengan janji-janji manis menjelang pemilu, seperti kondisi yang terjadi saat ini.
Muhammad asri annas, politikus yang juga sebagai coordinator 7 organisasi desa, sempat menyampaikan keraguaan tentang kapan pengesahan dari revisi undang-undang desa ini sendiri.
Simak pernyataan Muhammad Asri Annas, yang disampaikan sesaat sebelum aksi kepala desa 5 desember 2023. dalam program live event Aksi Desa Bersatu yang tayang di Tv Desa.
