Tag Archives: ppdi jawa timur

SIDOARJO – Perangkat Desa di Sidoarjo, Jawa Timur patut untuk berbahagia, Pemkab Sidoarjo akan memenuhi tuntutan agar mendapat kenaikan penghasilan setelah di demo beberapa waktu lalu. Karena pada tahun 2024 nanti, penghasilan tetap (siltap) para perangkat desa akan diakomodir dengan alokasi dari APBD 2024. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sidoarjo, Mulyawan, saat masih proses penyusunan peraturan bupati …

Surabaya – Bank Jatim Serahkan Bantuan Kendaraan untuk Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jatim, Gubernur Khofifah Harapkan Kinerja Operasional Perangkat Desa di Jatim Semakin Efektif. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Dirut PT Bank Jatim Busrul Iman menyerahkan bantuan kendaraan operasional kepada Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi, Jumat (20/1/2023) pagi. Dilansir dari jatimupdate.id, bantuan …

Surabaya – Tunjangan tambahan penghasilan tetap yang dialokasikan Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk perangkat desa disambut dengan sukacita,tidak dipungkiri hal ini merupakan kabar gembira ditengah kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi. Kabar akan dicairkan tunjangan  ini sendiri disampaikan oleh Kepala DPMD Propinsi Jawa Timur disaat menerima kedatangan PPDI Jawa Timur, pada Jum’at (28/10) pekan kemarin. Adanya tunjangan tambahan penghasilan tetap perangkat …

Surabaya – Rombongan Ketua-Ketua PPDI Kabupaten se-propinsi Jawa Timur mendatangi Kantor DPMD di Jl. Ahmad Yani No.152C, Gayungan, Surabaya (28/10/2022) siang hari. Dalam agenda yang dikoordinir oleh H. Sutoyo Muslih, tampak hadir juga beberapa pengurus harian PPDI Propinsi Jawa Timur. “ Acara ini menindak lanjuti undangan dari DPMD Propinsi Jawa Timur terkait dengan penyaluran tunjangan penghasilan untuk perangkat desa,” ujar …

Surabaya – Ketua PPDI Propinsi Jawa Timur H. Sutoyo M. Muslih, S.E, MM, beserta jajaran pengurus harian, hari ini Senin (18/07) sowan ke Dinas PMD Propinsi Jawa Timur. Agenda kali ini merupakan tindak lanjut memperjuangkan adanya tambahan penghasilan bagi perangkat desa di Propinsi Jawa Timur, yang bersumber dari APBD Propinsi, sebagaimana komitmen Gubernur Khofifah Indarparawangsa. “ Alhamdulilah, kami diterima langsung …

Surabaya –  Sekretaris PPDI Propvinsi Jawa Timur memberikan klarifikasi terkait berita yang beredar bahwa PPDI Jawa Timur menagih janji kampanye Khofifah-Emil dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018 lalu. Berita itu sendiri muncul setelah agenda pertemuan antara Pengprop PPDI Jawa Timur dengan Komisi 1 DPRD Jawa Timur pada hari Senin (4/04), di ruang sidang Komisi 1 DPRD. Dalam pemberitaan sejumlah …

SURABAYA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menerima aspirasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jawa Timur di sela-sela kegiatan resesnya di Jawa Timur, Kamis (24/2/2022). Dilansir dari okezone.com, PPDI Jawa Timur menyatakan siap bersinergi dan berkolaborasi dengan DPD RI untuk memperjuangkan kesejahteraan perangkat desa. Hadir pada kesempatan itu Ketua PPDI Jatim, Gatot Suyatman, Sekretaris PPDI Jatim Soedjoko, Wakil Ketua …

TRENGGALEK – Rencana refocusing yang bakal diterapkan pada Alokasi Dana Desa (ADD) bakal dicabut. Pernyataan ini diungkapkan langsung oleh Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam, Senin (12/4/2021), seperti dilansir dari beritatrenggalek.com Usai pimpin rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan agenda rencana refocusing APBD tahun 2021, Samsul Anam menegaskan tidak akan memangkas Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja …

Pasuruan – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan Nurul Huda akhirnya angkat bicara menanggapi keluhan aparatur desa yang tergabung dalam PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), terkait keterlambatan Pemkab Pasuruan atas pembayaran iuran BPJS kesehatan. Sebab, telatnya pembayaran tersebut menyebabkan kartu BPJS Kesehatan mereka tidak bisa dipergunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nurul Huda mengungkapkan, keterlambatan pembayaran subsidi iuran …

Pasuruan – Ribuan aparatur desa di Kabupaten Pasuruan belum bisa memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan. Padahal, siltap (penghasilan tetap) mereka sudah dipotong 1 persen untuk membayar iuran BPJS. Perwakilan aparatur desa pun mendatangi BPJS Kesehatan Pasuruan, Selasa (23/3). Mereka bertemu pihak BPJS dan BKD dengan dimediasi DPMD Kabupaten Pasuruan. Terungkap, sampai kemarin sebagian aparatur desa yang sudah membayar iuran belum bisa …