Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung menerima laporan dan keluhan terkait pemecatan secara sepihak Perangkat Desa oleh Kepala Desa terpilih dalam Pilkades Serentak Lampura 2021 lalu.  Pemecatan dianggap tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Di lansir dari kupastuntas.co, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf mengatakan bahwa laporan tersebut sedang dalam proses dan akan dilihat perkembangan kedepannya. “Telah …

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), pada Senin (7/2/2022). Perkara yang diregistrasi dengan Nomor 3/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Endang Kusnandar, Mohammad Abdurrahman, Akhib Musadad dan sejumlah kepala desa lainnya dari beberapa daerah di Indonesia. Pada sidang kedua ini, Denny Ardiansyah selaku salah kuasa hukum para Pemohon menyatakan beberapa …

KUPANG – Kepala Ombudsman RI perwakilan NTT, Darius Beda Daton, menjawab polemik terkait Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di wilayah NTT (Kupang, 7/2/2022). Dilansir dari infonawacita.com, Darius menjelaskan bahwa Akhir-akhir ini, berita media terkait penyegelan kantor desa atau fasilitas publik lain di desa sebagai bentuk protes atas pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa terpilih kerap terjadi di berbagai desa. …

Bogor – Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, pada Rabu 9 Februari 2022 120 Kades dan Perangkat Desa akan diwisuda di IPB University. Rinciannya, ke-120 Kades dan Perangkat Desa itu terdiri dari 40 kepala desa (Kades) dan 80 Perangkat Desa. Selama kuliah di IPB University, Ade Yasin menyebutkan mereka diajarkan mata kuliah pemerintahan desa, desa presisi, survei, statistik, dan lainnya. Dengan bekal edukasi itu, ke depan mereka diharapkan bisa membangun desa sesuai …

Gorontalo – Belum lama ini,  Wahidin Ishak, Jubir Partai Gerindra Gorontalo, mengatakan Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, telah ingkar janji terhadap Tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Dungalio. Terbaru, kini 185 perangkat Desa yang ada di Kabupaten Gorontalo sebut Bupati Nelson telah Zalim terhadap mereka.  Dilansir dari laman tatiye.id, Bukan tanpa alasan, pasalnya dengan adanya Peraturan Bupati (perbup) nomor 19 dan nomor …

Lahat – Pergantian perangkat desa oleh Kades (Kepala Desa) terpilih yang sering menimbulkan protes oleh perangkat lama menjadi perhatian serius oleh Kades dan Wakil Rakyat. Karenanya, ke depan Bupati Lahat didesak untuk segera menerbitkan Perda terkait masa jabatan perangkat desa agar dalam setiap pergantian tidak menimbulkan gejolak. Bambang, Kades Pagaruyung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat mengatakan, selama ini Perda terkait …

Bengkulu – Maraknya Kepala Desa Memberhentikan Perangkat Desa tidak sesuai dengan aturan yang ada (nonprosedural) terutama kepala desa yang baru di lantik, PPDI Provinsi Bengkulu mendesak Bupati beri arahan dan pelatihan khusus untuk para kades baru tersebut. “ Jika sudah di beri bekal dalam pelatihan masih juga memberhentikan perangkat desa Nonprosudural maka kami harap bupati beri sanksi dan kapan perlu …

Pekalongan – Satu bulan paska Musyawarah Nasional (Munas) ke IV PPDI di Pasuran Jawa Timur, belum ada tanda-tanda susunan kepengurusan segera diumumkan. Moh. Tahril selaku Ketua Umum PPDI periode 2022-2027 mengatakan bahwa sampai saat ini draft susunan kepengurusan sudah mendekati final, masih ada beberapa pematangan terkaitan pemilihan nama-nama yang akan duduk di jajaran Pengurus Pusat PPDI. “ Susunan Pengurus Pusat …

LABUAN BAJO – Wakil Bupati Manggarai, Heribertus Ngabut, menutup secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas Kepada Desa (Kades) se-Kabupaten Manggarai di Aula Retret Maria Bunda Karmel Wae Lengkas, Ruteng, Jumat 4 Februari Dalam arahannya, Wabup Heri menyampaikan bahwa menjadi Kepala Desa tidak secara kebetulan, bukan karena terpaksa dan dipaksa. Tetapi harus dianggap sebagai kepercayaan Tuhan, leluhur, keluarga dan masyarakat untuk menjadi pemimpin di level pemerintahan desa. “Jangan hanya …

DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel) sepakat dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan, Masyarakat dan Desa (On) setempat untuk membentuk aturan agar gaji pemerintah desa bisa dibayarkan per bulan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi I DPRD Barsel, H. Raden Sudarto, usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan pemecahan permasalahan desa antara Komisi I dan DSPMDes, Kamis (3/2). Dikatakan pria yang akrab disapa …