Berita

Jakarta –Tahun depan, bisa dikatakan awal dari peningkatan kesejahteraan bagi perangkat desa. Revisi PP No 11 Tahun 2019  yang sedang digodok oleh Pemerintah, menjadi patokan bagi peningkatan kesejahteraan tersebut. Dalam beberapa pekan terakhir, organisasi perangkat desa intens melakukan audensi dengan Menteri Dalam Negeri terkait dengan perubahan dalam Peraturan Pemerintah yang telah berusia 4 tahun semenjak di terbitkan. Ada 6 hal …

Jakarta – Seperti diketahui, Pimpinan DPR bersama apdesi bersepakat bahwa satu langkah lagi untuk disahkan RUU Desa, yaitu pembahasan bersama tripartit antara Pemerintah, DPR RI dan DPD RI. Saat beraudiensi dengan Desa Bersatu mengenai tuntutan yang diajukan ke DPR, ketua DPR RI menegaskan dewan legislatif berkomitmen membahas revisi UU Desa. Untuk membuktikan komitmen tersebut, DPR atas persetujuan pimpinan akan melakukan …

Jakarta – Awal Desember 2023, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri kembali menerbitkan surat edaran pendataan Data Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. Dalam surat dengan no 100.3.5.5/7757/BPD  tertanggal 2 Desember 2023 tersebut, berisikan tentang Pembaharuan Pengelolaan Data Kepala Desa dan Perangkat Desa. Baca juga : Sikapi Revisi PP No 11/2019, Kemendagri Terbitkan Surat Perintah …

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa DPR bersepakat membentuk kelompok kerja (Pokja) dengan organisasi kepala desa (kades) untuk membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kesepakatan itu terjadi setelah Puan menerima audiensi perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2023). “Jadi kami sudah menyepakati pada hari ini bahwa …

Pesisir Barat – Gaji atau penghasilan tetap perangkat desa di kabupaten Pesisir Barat tahun 2023 belum terbayarkan selama lima bulan. Hal itu disampaikan salah satu perangkat desa yang enggan disebut namanya. Ia mengatakan, pihaknya terakhir kali menerima gaji pada Juli lalu setelah itu tidak ada lagi pembayaran gaji yang masuk ke rekening masing-masing perangkat desa hingga saat ini. “Terakhir gajian Juli …

Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menyikapi perihal aksi dan perwakilan pendemo dari Kepala Desa (Kades) yang menuntut segera disahkannya revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa) di Gedung DPR RI (5/12/2023) lalu. Dilansir dari media noa.co.id, Senator asal Aceh tersebut yang juga penasehat di 8 organisasi desa turut memfasilitasi aksi massa kepala desa …

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima sejumlah perwakilan massa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) masuk ke dalam gedung DPR RI. Keduanya kemudian menerima aspirasi dari Apdesi terkait Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Jadi kami telah menyepakati pada hari ini bahwa akan memulai dilakukan koordinasi dan membentuk …

BANGIL – Imbas dari deraian air mata Ketua PPDI Pasuruan dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan, DPRD setujui Tunjangan kesejahteraan aparatur desa di Kabupaten Pasuruan tahun depan akan bertambah. Seperti diinformasikan, beberapa waktu yang lalu Soonhaji, Ketua PPDI Pasuruan menyampaikan keluhan tentang minimnya pendapatan Perangkat Desa di depan anggota DPRD. Dalam pemaparannya, tidak dinyana jatuh air mata dari Soonhaji manakala bercerita tentang …

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri kembali menerbitkan surat edaran pendataan Data Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. Dalam surat dengan no 100.3.5.5/7757/BPD  tertanggal 2 Desember 2023 tersebut, berisikan tentang Pembaharuan Pengelolaan Data Kepala Desa dan Perangkat Desa. Adapun tujuan ddari penerbitan surat ini sendiri adalah untuk memastikan bahwa data yang tercatat dalam …

Jakarta – Pimpinan DPR telah menerima surat presiden (surpres) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas revisi UU Desa Nomor 6/2014. Penerimaan surat presiden itu dibacakan Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna DPR, Selasa (5/12). “Pimpinan dewan telah menerima empat pucuk surat dari Presiden RI, yaitu R45 tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan kedua …