Tag Archives: perangkat desa

JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani merespons anggapan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilakukan untuk meningkatkan elektoral jelang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Ia membantah hal tersebut dan meminta semua pihak tak menganggap jelek atau negatif terkait inisiatif lembaganya itu. “Saya berharap apa yang kita lakukan pada tahun politik ini diapresiasi sebagai salah satu tindakan yang positif. …

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu persetujuan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Melalui ketuk palu tersebut maka revisi Undang-undang Desa menjadi inisiatif DPR. “Sidang dewan yang terhormat dengan demikian sembilan fraksi telah menyampaikan pandangan fraksinya masing-masing. Kini tiba menanyakan kepada sidang dewan apakah RUU tentang Perubahan Kedua atas …

Jakarta – Perwakilan Pengurus Pusat PPDI tampak hadir menyaksikan  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna ke-29 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023, pada Selasa (11/7). Salah satu agenda yang dibahas yaitu revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Dalam rapat paripurna tersebut, revisi UU Desa resmi ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI. Puan Maharani …

Jakarta – Sidang paripurna DPR RI sepakat revisi UU No 6/2014 tentang Desa (UU Desa) disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna ke-29 pada masa persidangan V tahun 2022-2023. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani.. Adapun isi Revisi RUU Desa salah satunya tentang perubahan masa jabatan kepala desa, dari 6 tahun untuk 3 periode, menjadi 9 …

JAKARTA – DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna ke-29 pada masa persidangan V tahun 2022-2023 pada Selasa (11/7/2023).  Dikutip dari laman dpr.go.id, agenda dalam rapat paripurna itu adalah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan. Selanjutnya, penyampaian keterangan pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022. Terakhir adalah mendengar fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang …

REMBANG – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menghadiri pelantikan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pelantikan dilaksankan di destinasi Desa Wisata Karangsari Park, Desa Karangsari, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Senin (10/7/2023) siang. Selain Ganjar, acara juga dihadiri Forkompimda Rembang, seluruh camat dan kepala desa se-Rembang, serta perangkat desa. Dilansir dari okezone.com, Ganjar dalam sambutannya mengatakan bahawa soal kemiskinan …

Jakarta – Belum signifikannya pembahasan mengenai nasib perangkat desa pada saat rapat perubahan kedua atas UU No 06  Tahun 2014 di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI beberapa lalu mendapatkan tangganpan dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini terungkap disaat kunjungan Pengurus Harian (PH) PPDI Propinsi Jawa Tengah yang dipimpin Herry Purnomo ke Dirjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri, Senin (10/07) …

Wonosobo – Belum signifikannya pembahasan tentang nasib perangkat desa di perubahan kedua ata UU No 06 tahun 2014 atau UU Desa, membuat rencana PPDI Jawa Tengah ke Jakarta mendapat dukungan dari berbagai pengurus PPDI Propinsi dari berbagai wilayah. Seperti di beritakan sebelumnya, Pengurus PPDI Jawa Tengah yang dikomandoi Herry Purnama merencanakan untuk menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) seputar perangkat desa …

Wonosobo – PPDI Jawa Tengah mempersiapkan  Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam perubahan kedua UU No 06 Tahun 2014, yang akan disampaikan ke Pemerintah dalam waktu dekat ini. Hal ini disampaikan oleh Herry Purnomo, Ketua PPDI Propinsi Jawa Tengah ketika dihubungi oleh awak media disela-sela rapat koordinasi pengurus harian beberapa hari yang lalu. “ DIM ini merupakan masukan yang kami himpun …

JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhaimin Iskandar menilai usulan agar dana desa dialokasikan sebesar 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Benlanja Negara (APBN) sulit dipenuhi. Dilansir dari kompas.com, Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berpendapat, tidak seharusnya APBN dibagi-bagi secara persentase ke sejumlah sektor tertentu seperti kesehatan, pendidikan, dan dana desa. “Kita tidak mampu lagi mempresentase …