Tag Archives: revisi uu desa

Jakarta – Segmen pertama debat calon presiden (capres) telah dilaksanakan pada Selasa malam, 12 Desember 2023. Debat yang diikuti oleh ketiga capres itu berlangsung menarik dengan mengusung tema, diantaranya soal pemerintahan, hukum, pemberantasan korupsi, hak asasi manusia (HAM), penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Debat berikutnya adalah untuk cawapres. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan jadwal …

TEGAL – Iwan Setiawan berhasil terpilih ketua PPDI Tegal yang baru untuk periode 2023-2028, dalam  musyawarah Daerah (Musda), yang dilaksanakan di Pendopo Amangkurat pada Kamis (14/12/2023) Iwan Setiawan yang merupakan perangkat desa Desa Kedungjati Kecamatan Warureja mengalahkan kandidat lainnya yakni Wagus Yanto perangkat Desa Demangharjo setelah melalui proses pemungutan suara. Awalnya, proses pemilihan Ketua PPDI Kabupaten Tegal periode 2023-2028 itu …

Sleman – Tidak perlu menunggu pengesahan revisi PP No 11 Tahun 2019, yang salah satunya mengatur besaran siltap perangkat desa berdasar masa kerja. Perangkat Desa Kabupaten Sleman telah menikmati peraturan yang sedang diperjuangkan ditingkat pusat tersebut. Melalui Perbup No 47.2 tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sleman telah mengalokasikan anggaran gaji 13 dan 14 bagi kades dan …

Jakarta – Terbitnya Surat Perintah dari Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan kepada Bupati atau Walikota terkait dengan pembaruan data Kepala Desa dan Perangkat Desa, menjadi bahan diskusi dibeberapa grup-grup jejaring sosial dari perangkat desa. Seperti telah diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri kembali menerbitkan surat edaran dengan no 100.3.5.5/7757/BPD  tertanggal 2 Desember 2023  pendataan Data Kepala Desa dan Perangkat …

BANDUNG — Perangkat desa di Indonesia selama ini telah memanfaatkan anggaran negara yang cukup besar, hingga Rp 70 triliun. Sehingga, status dan kompetensi perangkat desa di Indonesia harus memiliki kejelasan. Karena, tanpa ada kejelasan status dan kompetensi, dikhawatirkan anggaran yang telah disalurkan negara tidak memberi manfaat bagi kemakmuran warganya.  Hal itu menjadi salah satu isu diseminasi hasil analisis kebijakan dan telaahan isu …

Jakarta – Usulan penambahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun dalam 1 periode menjadi satu pokok pembahasan penting dalam revisi Undang-Undang No 06 Tahun 2014 tentang desa. Sejak awal 2023 lalu, sejumlah organisasi kepala desa hingga aparat desa mulai rutin menggelar aksi di depan kompleks parlemen. Beberapa organisasi itu seperti Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), …

Jakarta – Proses pembahasan revisi PP No 11 Tahun 2019 masih terus berjalan di Kementerian Dalam Negeri, ditengah hangat-hangatnya berita tentang revisi UU No 06 Tahun 2014. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri selaku leading sektor terkait dengan aparatur pemerintah desa dan pemerintah desa dikabarkan sedang menggodk skema baru mengenai pembayaran penghasilan tetap bagi perangkat desa. Pembayaran siltap perangkat desa yang …

Jakarta – KPU telah selesai melaksanakan Debat Capres-Cawapres 2024 edisi perdana, yang digelar di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (12/12/2023),. Debat dihadiri tiga paslon Capres – Cawapres terdaftar yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Dilansir dari liputan6, acara debat mendapat banyak tanggapan publik maupun warganet. Banyak yang menilai meski baru edisi …

Kandangan – Penjabat (Pj) Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Hermansyah membuka secara resmi Turnamen Futsal Bupati Cup Antarperangkat Desa Se-HSS, dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-73 Kabupaten HSS dan hari jadi Kecamatan Kandangan. Pada pertandingan pertama Turnamen Futsal Bupati Cup ini mempertemukan Tim Perangkat Desa Angkinang, Kecamatan Kandangan, melawan Tim Perangkat Desa Daha Utara dan dikuti oleh 12 tim yang terdiri dari …

Jakarta – Sejumlah kalangan mendorong agar nasib revisi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dapat diperjelas dengan memasukannya dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas. Tanpa ada dalam daftar Prolegnas prioritas, nasib revisi UU 6/2014 tak ada kejelasan. Desa sedianya menjadi ujung tombak kemajuan masyarakat di daerah. Oleh karenanya, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui revisi UU 6/2014 perlu dipertegas dengan …