DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel) sepakat dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan, Masyarakat dan Desa (On) setempat untuk membentuk aturan agar gaji pemerintah desa bisa dibayarkan per bulan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi I DPRD Barsel, H. Raden Sudarto, usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan pemecahan permasalahan desa antara Komisi I dan DSPMDes, Kamis (3/2). Dikatakan pria yang akrab disapa …

Bengkulu Selatan– Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi, hadiri launching sekaligus membagikan secara simbolik kartu Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia Sehat (JKN- KIS) untuk kepala Desa dan perangkat desa di Kabupaten Bengkulu Selatan di Balai Sekundang Manna, Kamis (3/2/2022). Pembangunan bidang kesehatan menjadi sangat penting dan salah satu fokus utama pemerintah. Baik itu dari pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga dengan program …

Serang – Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Kabupaten Serang menyikapi serius maraknya pemberhentian perangkat desa sepihak pasca Pilkades. Oleh karena itu PPDI Kabupaten Serang berencana melakukan dialog awal tahun dan meminta arahan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dalam waktu dekat untuk menyikapi banyaknya perangkat desa diberhentikan sepihak tersebut. Hal tersebut terungkap usai pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Kabupaten Serang melakukan rapat kerja daerah (Rakerda) di aula Kecamatan Pontang, Selasa …

Perangkat desa adalah profesi yang membantu Kepala Desa, dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa. Perangkat desa juga sebagai unsur pendukung tugas Kepala Desa, dalam pelaksanaan kebijakan dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Saat ini profesi perangkat desa telah diatur melalui Undang-undang No 6 tahun 2014, dan aturan turunannya baik itu peraturan pemerintah maupun peraturan menteri dalam negeri.333333333333333333333 Di tambah dengan …

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menghadiri pertemuan bertajuk Bacerita Desa dengan para camat, kepala desa, pendamping desa, petani dan nelayan se-Halmahera Selatan, Jumat (28/1/2022). Ia mengisahkan perjuangannya bersama seluruh Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR RI dalam mewujudkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Gus Muhaimin menyatakan UU Desa difungsikan untuk memotret pembangunan dari daerah, bukan …

Lahat – Perangkat Desa Batu Urip Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, secara serentak mengundurkan diri. 9 perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Desa (Sekdes), Kelapa Dusun (Kadus) dan Kaur dan Kasi sepakat untuk undur diri. Seperti dikatakan Yudiwansyah, Kasi Pelayanan Desa Batu Urip yang telah mengundurkan diri, meski berada di pelosok desa, yakni terletak di perbatasan antara Kabupaten Lahat dan Kabupaten Musi Rawas, jiwa sosial masyarakat terbilang …

JAKARTA – Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI menyepakati tidak melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Desa (RUU BUMDes) yang diusulkan DPD RI. “Rapat Kerja Baleg DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI menyepakati tidak melanjutkan pembicaraan Tingkat I RUU BUMDes,” kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Abdul Wahid, di Kompleks Parlemen, Jakarta, …

Bengkulu – Bank Bengkulu menggelontorkan dana pinjaman untuk perangkat desa sejak 2020 sebesar Rp 130 miliar. Ada 2.886 perangkat desa yang telah mengakses pinjaman berbasis jaminan SK perangkat desa dan sertifikat agunan ini. “Bank Bengkulu sejak 2020 telah meluncurkan program kredit untuk perangkat desa dengan jaminan SK perangkat desa dan sertifikat. Terdapat 2.886 perangkat desa sudah mendapatkan pinjaman itu,” kata …

Seluma – Ratusan massa dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Seluma mengepung Kantor Bupati Seluma, Kamis (27/1) pagi, untuk menuntut kenaikan gaji atau Penghasilan Tetap (Siltap), setara dengan PNS golongan 2A. Diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Dikutip dari rakyatbengkulu.com, massa bergerak dari Taman …

Jakarta – Pengakuan Pemerintah Pusat terhadap 2 jenis kepegawaian beberapa waktu yang lalu, sempat menimbulkan keresahan pada perangkat desa. Bagaimana tidak? Jika Pemerintah Pusat pada tahun 2023 hanya akan mengakui PNS dan PPPK sebagai pegawai pemerintah, sebagai tindak lanjut dari keputusan penghapusan tenaga honorer, status kepegawaian perangkat desa tentu menjadi pertanyaan. Perangkat Desa sebagai pelaksana tugas pemerintahan di tingkat desa …