Apa Kabar NIAPD ? Begini Progres Terakhirnya

Jakarta – Pengakuan Pemerintah Pusat terhadap 2 jenis kepegawaian beberapa waktu yang lalu, sempat menimbulkan keresahan pada perangkat desa.

Bagaimana tidak? Jika Pemerintah Pusat pada tahun 2023 hanya akan mengakui PNS dan PPPK sebagai pegawai pemerintah, sebagai tindak lanjut dari keputusan penghapusan tenaga honorer, status kepegawaian perangkat desa tentu menjadi pertanyaan.

Perangkat Desa sebagai pelaksana tugas pemerintahan di tingkat desa tentu berhak khawatir, karena dalam sistem kepegawaian tidak masuk di PNS dan PPPK. Yang menjadi kekhawatiran apabila pemerintah tidak mengakui perangkat desa sebagai pegawai pemerintah.

Mensikapi hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Kasubdit Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa, Ditjen Pemerintahan Desa , Satria Gunawan menyampaikan tidak perlu ada kekhawatiran bagi perangkat desa.

“ Penghapusan honorer itu hanya berlaku untuk instansi diluar pemerintahan desa, dan nantinya mereka tentu akan di arahkan ke PNS atau PPPK,” ujar beliau ketika dihubungi melalui sambungan selulernya.

“ Sistem kepegawaian dri perangkat desa diatur tersendiri dalam UU Desa, dan ini berbeda aturan dengan yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan  Aparatur  Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan penghapusan tenaga honorer ditahun 2023,” lanjutnya.

Disampaikan juga bahwa yang menjadi fokus dari Kementerian Dalam Negeri  adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan seputar perangkat desa, utamanya pemberhentian tanpa prosuder sesuai peraturan yang dialami oleh perangkat desa.

“ Salah satunya dengan penerbitan Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa (NIAPD), dan dapat kami sampaikan untuk teman-teman perangkat desa bahwa regulasi terkait NIPD tinggal menunggu persetujuan dari Presiden, tunggu saja momentnya untuk segera diterbitkan,” papar Satria Gunawan.

Ditambahkan juga bahwa sekarang ini untuk penerbitan peraturan menteri pada prosesnya harus dengan persetujuan Presiden, untuk itu proses penerbitan regulasi NIAPD memakan waktu yang sedikit lebih lama daripada proses-proses terbitnya peraturan dari kementerian sebelumnya.

” Ditjen Kemendagri tidak melarang Pemerintah Daerah untuk menerbitkan NIAPD terlebih dahulu, catatanya jika nanti regulasi dari Pusat terbit agar dapat menyesuaikan,” ujar beliau menutup perbincangan.

About admin

Check Also

Resmi, Pemkab Mukomuko Pastikan Pelantikan Perpanjangan Masa Jabatan 148 Kepala Desa Di Oktober 2024

MUKOMUKO – Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, telah memutuskan untuk memperpanjang masa jabatan 148 kepala …

3 comments

  1. Semoga segera di sahkan dan ditetapkan nasib perangkat Desa ini di seluruh Nusantara

    • Salam damai bagi parapimpinan Negara dan pimpinan Daerah.mohon di perhakan nasip dari pada perangkat di seluruh tanah air Indonesia,jangan perangkat Desa di anak tirikan.kami dari tingkat Desa sampai di tingkat pusat bekerja maximal 20 tahun, namun kami di kucilkan,seolah2 Bangsa lndonesia ini milik para Guru dan kesehatan saja.

  2. NIAPD harga mati…
    PPDI…Jaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *