Tag Archives: revisi uu desa

Bandung – Revisi Undang-Undang Desa no 6 tahun 2014 yang saat ini sedang sensitive dibahas di Pemerintah Desa bahkan di masyarakat menjadi isu panas di pemberitaan ataupun media nasional lainnya. Tidak hanya masa jabatan Kepala Desa yang menjadi sorotan utama pada revisi tersebut, akan tetapi kesejahteraan Aparat Desa yang menjadi poin menarik untuk dibahas. Kekecewaan para Perangkat Desa seluruh Indonesia …

Jakarta – Supratman Andi Agast, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, sempat mencuri perhatian dengan pernyataan bahwa jabatan kepala desa merupakan ambisi terakhir dalam karirnya. Pernyataan ini muncul ditengah-tengah rapat pembahasan tingkat pertama,perubahan kedua atas UU No 06 Tahun 2014, Senin (05/02) tengah malam. Supratman Andi Agast yang merupakan politisi dari Partai Gerinda ini, merupakan anggota dewan dari Sulawesi Tengah …

Belopa – Bupati Luwu, Dr. Drs. H. Basmin Mattayang, MPd secara simbolis mengukuhkan penggunaan Nomor Induk Perangkat Desa se-Kabupaten Luwu di aula rumah jabatan Bupati Luwu, Kelurahan Pammanu Kecamatan Belopa, Rabu (7/2/2024). Pengukuhan ini dilaksanakan pada kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel. Dihadiri oleh seluruh kepala desa dan perangkatnya, Camat, BPD dan …

Jakarta– Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang setelah Pemilu 2024. “Akan disahkan pada masa sidang DPR RI mendatang. Hal ini mengingat mulai 7 Februari hingga 4 Maret 2024 DPR RI memasuki masa reses,” kata Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu. Berbagai …

Jakarta – Kabar gembira bagi Kepala Desa setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menerima aspirasi Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menginginkan adanya revisi UU Desa. Salah satu poin krusial yang disepakati dalam Pengambilan Keputusan Tingkat 1 Rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR RI bersama Mendagri yakni terkait masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 (delapan) tahun dan dapat …

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menerima perwakilan massa kepala desa (Kades) yang kembali berdemo di depan Gedung DPR karena mendesak pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa). Perwakilan Kades pun sepakat menunggu pengesahan RUU Desa sampai pelaksanaan Pemilu 2024 selesai. Puan menerima perwakilan kades didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Ruang Gedung Muis, …

Jakarta – DPR bersama asosiasi kepala desa bersepakat bahwa pembahasan lanjutan revisi kedua Undang-Undang No 06 Tahun 2014, akan dilanjnutkan setelah selesai pelaksanaan Pemilu 2024. Kesepakatan ini disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani, dalam Pidato sambutan penutupan masa Sidang III Tahun Sidang 2023-2024, di Ruang Sidang Komplek Gedung DPR  Senayan, Jakarta, Selasa (06/02/2024). Puan menyampaikan bahwa beberapa saat sebelum dimulainya …

Jakarta – Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama Kementerian Dalam Negeri melanjutkan  rapat kerja antarkomisi, gabungan komisi, badan legislasi, panitia khusus, dan panitia anggaran Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam rapat yang diadakan setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan kepada para anggota Badan Legislasi (Baleg) tersebut, banyak membahas soal usulan …

Jakarta – Mendagri Tito Karnavian menghadiri rapat pleno bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR melakukan pembahasan tingkat I revisi Undang-Undang (UU) tentang Desa. Tito menyebut ada 8 poin substantif dalam Daftar Isian Masalah (DIM) pemerintah yang berbeda dengan isi RUU Desa yang sebelumnya telah disepakati DPR menjadi RUU usul inisiatif. “(Setelah RUU Desa menjadi RUU usul inisiatif DPR), DPR kemudian mengirimkan …

Jakarta – Pemerintah cenderung menyetujui perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun selama 2 periode, hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dengan agenda pembahasan tingkat I revisi Undang-Undang (UU) tentang Desa, bersama Badan Legislasi (Blaeg) DPR RI Senin (5/12/2024). Tito yang didampingi Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro dalam Rapat pleno menyampaikan bahwa Pemerintah menyerahkan kepada DPR,keputusan mana …