Gagalnya Kejelasan Status Perangkat Desa Di Revisi UU Desa, PPDI Jawa Barat Siapkan Aksi Besar-Besaran Di Jakarta

Bandung – Revisi Undang-Undang Desa no 6 tahun 2014 yang saat ini sedang sensitive dibahas di Pemerintah Desa bahkan di masyarakat menjadi isu panas di pemberitaan ataupun media nasional lainnya.

Tidak hanya masa jabatan Kepala Desa yang menjadi sorotan utama pada revisi tersebut, akan tetapi kesejahteraan Aparat Desa yang menjadi poin menarik untuk dibahas.

Kekecewaan para Perangkat Desa seluruh Indonesia ketika mengetahui status kepegawaiannya tidak sama sekali dibahas pada rapat Baleg DPR RI dan Pemerintah bahkan tidak masuk DIM DPR ataupun Pemerintah menimbulkan gejolak dan berbagai respon dari para perangkat desa.

Salah satunya dari Pengurus PPDI Jawa Barat yang langsung melakukan aksi melaksanakan koordinasi mengenai Nasib usulan status kepegawaian perangkat desa melalui Google Meet.

Rapat koordinasi yang dilaksanakan malam sabtu pukul 19.30-20.40 tanggal 9 Februari 2024 Tidak sedikit rekan rekan menanyakan Dimana mandegnya usulan tersebut karena sudah dibahas diawal dengan respon baik dari Pemerintah dan DPR RI akan tetapi zonk diakhir pembahasan.

Sutara, S.E, Ketua PPDI Jawa Barat mengajak kepada semua perangkat desa untuk ikut merespon salah satu usulan penting bagi perangkat desa dan tidak sedikit yang merespon untuk melakukan aksi kembali menegaskan bahwa usulan status kepegawaian perangkat desa sangat penting.

Adapun kesimpulan dari rapat tersebut adalah

1. Paraketua dan PPDI JABAR sepakat melakukan aksi demo kejakarta.

2. Mengusulkan kepada pengurus pusat untuk cepat mengambil tindakan sebelum waktu sidang paripurna tiba.

3. Memberikan surat audensi kepada pemerintah, sebelum demo dilaksanakan

4. Evaluasi tuntutan aksi tentang kepegawaian perangkat desa

Ini empat point yang di sampaikan oleh teman teman PPDI Jawa Barat, ada pun untuk aksi ke Jakarta 90% peserta rapat menyetujui sebelum paripurna DPR RI.