Berita Daerah

Sumenep – Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Sumenep dapat bernafas lega, hal ini seiring dengan akan disalurkannya Bantuan Keuangan. Informasi tersebut sebagaimana yang tertuang dalam rencana kerja anggaran (RKA) 2023 di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, seperti yang dikutip dari laman radarmadura. Baca juga : Dagdigdug Perangkat Desa Kepahiang, Siltap Terancam Gegara Anggaran Kurang Pemerintah mengalokasikan …

Kepahiang – Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kepahiang, Iwan Zamzam Kurniawan, SH., sampaikan kekurangan anggaran untuk Penghasilan Tetap atau Siltap kades dan perangkat desa di 105 desa yang ada di Kabupaten Kepahiang. Hal ini disampaikan meski sudah penambahan anggaran sebesar Rp5 miliar melalui APBD Perubahan Provinsi Bengkulu, ternyata sudah dipastikan masih kurang. Baca Juga : Selalu Terjadi, Perangkat Desa Bengkulu …

PALEMBANG — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen meningkatkan layanan pemerintah desa. Hal itu dilakukan dengan menggelar berbagai pelatihan yang melibatkan aparat desa. Salah satunya adalah Pelatihan Penguatan Program Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) dan Pelatihan Aparatur Desa (PAD) dasar. Baca juga : Banyak Pemberhentian Perangkat Desa Di Bengkulu Utara, Begini Respon PPDI Dilansir dari laman repubilka, kegiatan ini diselenggarakan oleh Ditjen Bina Pemerintahan …

Palu –Litbang PPDI Sulawesi Tengah merilis data yang menunjukkan adanya perbedaan besar dalam besaran Siltap atau Gaji Pokok perangkat desa.   Di beberapa kabupaten seperti Donggala, Tolitoli, Parigi Moutong, dan Kabupaten Sigi, masih ditemukan kondisi kesejahteraan yang sangat memprihatinkan Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Sulawesi Tengah, Moh Fikri Agusti, mengungkapkan keprihatinannya terkait kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa …

Sinjai – PPDI Sinjai bergerak untuk mendapatkan Nomor Induk Perangkat Desa, hal ini terungkap setelah kunjungan ke Setda dan DPMD pada Senin (02/09) kemarin. Dalam agenda yang bertepatan dengan peringatan hari Batik Nasional tersebut, PPDI berkunjung ke Dinas PMD yang ditemui langsung oleh Kepala DMPD Drs. Yuhadi Samat M.Si. Baca juga : Terima NIPD, PPDI Rohil Ucapkan Puji Syukur “ …

Arga Makmur – PPDI Bengkulu desak pihak pemerintah Bengkulu Utara dan juga DPRD Bengkulu Utara segera bahas dan sahkan Revisi Perda nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Hal ini mensikapi makin banyaknya Rekomendasi Camat tentang pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Bengkulu Utara. Laporan yang masuk ke PPDI Bengkulu, aljir-akhir ini mulai menjamur ke setiap kecamatan, kasus …

Bengkulu Utara-  Menolak untuk membuat surat pengunduran diri, Sebanyak 4 Orang Perangkat Desa Kembang Manis Kecamatan Air Padang Kabupaten Bengkulu Utara mendapat surat pemecatan dari Kepala Desanya. Dari info yang didapat, pemberhentian Perangkat Desa Kembang Manis dialami oleh 4 orang yaitu Nono Yanto, Kaur Perencanaan, Aliyardi Kasi Kesejahteraan, Riyanto Kaur TU dan Umum, Dan Yurman Kasi Pemerintahan, berdasar pada SK …

Ciamis – Pendanaan menjadi salah satu bagian penting dalam mewujudkan anggaran dasar rumah tangga sebuah organisasi untuk mencapai visi dan misi yang telah direncanakan. Kebersamaan, kekompakan dan rasa tanggungjawab keanggotaan sebuah organisasi juga bisa dirasakan dengan komitmen pendanaan yang sehat di semua lini. Persatuan Perangkat Desa Indonesia Pengurus Provinsi Jawa Barat berinisiatif mengembangkan sebuah usaha yang dinamai saku ajaib PPDI …

Selong – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) se Provinsi NTB memberikan dukungan kepada Penjabat Bupati Kabupaten Lombok Timur, HM Juani Taofik untuk menjalankan tugas memimpin daerah sampai dengan terpilihnya Bupati definitif hasil pilkada serentak 2024 mendatang. “Kami mendukung penuh bapak Juani Taofik dalam menjalankan tugasnya sebagai PJ Bupati agar tidak tersandra oleh kepentingan (politik) tertentu. Tetapi murni sebagai Pelayan masyarakat …

Gorontalo – Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo dianggap melanggar aturan setelah memberhentikan 176 perangkat desa di wilayah tersebut pada 2021 lalu.  Temuan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan, analisis pendapat dan kesimpulan ORI Ombudsman RI (ORI) yang dirilis pada Selasa 26 September 2023 di Jakarta. Pemberhentian 176 perangkat desa oleh Bupati Gorontalo itu menurut ORI tidak melalui mekanisme yang baik. Secara rinci Kepala Keasistenan Rekomendasi dan Monitoring ORI, Ratna Sari Dewi menyampaikan pemberhentian dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja perangkat desa. Padalah, …