Tag Archives: gaji perangkat desa

Bandarlampung – Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo telah menggelar rapat bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait penghasilan tetap perangkat desa. Dilansir dari antaranews.com, rapat terkait dana Kesejahteraan aparat desa di 264 desa dari 24 kecamatan tersebut dilakukan di Ruang Rapat Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, beberapa waktu lalu Dari hasil rapat tersebut, Bupati Dawam berjanji segera membayarkan …

Mukomuko -Selain berkewajiban melayani masyarakat, perangkat desa juga memiliki hak, berupa gaji dan tunjangan setiap bulannya saja yang terjadi selama ini, haknya tidak diterima setiap bulan, melainkan per tiga bulan atau per-pencairan ADD maupun DD. Kabar baiknya, tahun depan gaji kades dan pejabat desa bisa dibayar setiap bulan layaknya pegawai pemerintah lainnya yang gajian setiap tanggal 1. Maka pemerintah desa diminta …

Lampung Timur – Pekan lalu, perangkat desa di lampung timur melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan belum terbayarkan penghasilan tetap selama beberapa bulan. Selain menuntut segera dibayarkannya penghasilan tetap yang tertunggak selama 6 bulan, peserta aksi juga menuntut untuk segera diterbitkan nomer induk perangkat desa atau NIPD. Aksi yang dilakukan oleh perangkat desa di lampung timur ini sendiri bisa dijadikan …

Aceh Timur – Pasca audiensi antara Perangkat Desa dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur di Kantor DPRK terkait Penghasilan Tetap (Siltap), membuat seluruh perangkat Desa di Aceh Timur kecewa dengan pernyataan Pj Bupati Aceh Timur yang seolah-olah tidak menghargai kinerja mereka.  Dilansir dari newsataloen.com, pasalnya sebanyak 513 Kades kurang lebih menuntut Siltap perangkat yang selama ini hanya dibayar selama 8 bulan …

Kepahiang – Kekurangan anggaran Siltap perangkat desa di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, nampaknya membuat Kades dan perangkat desa terancam tidak akan mendapatkan tunjangan. Sebab berdasarkan pembahasan yang dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepahiang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kepahiang baru-baru ini, usulan penamabahan kekurangan Siltap perangkat desa Rp 10 miliar ini, hanya mampu diakomodir Rp 5 miliar saja. …

Lampung Timur – Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) akan segera membayarkan gaji aparatur desa Tahun 2022, seperti tuntutan Aparatur Perangkat Desa Bersatu, pada Senin, 12 September 2020 lalu. Seperti dilansir dari rri.co.id, pembayaran gaji menunggu realisasi APBD Perubahan tahun 2022, yang saat ini masih dalam tahap evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur Lampung. “Saya tidak akan mundur sebagai kepala daerah sesuai …

Lampung Timur – Sebuah video diposting oleh pengacara Hotman Paris melalui instagram pribadinya. Video itu berisi tentang dugaan insentif aparat desa di Lampung Timur yang belum dibayarkan selama enam bulan. Dilansir dari kumprana.com, orang yang berbicara dalam video itu yakni, Ismail Subing, Kepala Desa Surya Mataram, Lampung Timur. “Kepada bapak Hotman Paris pengacara kondang di Indonesia yang saya hormati, dalam …

SELUMA – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  Desa (DPMD) Kabupaten Seluma, Nopetri Elmanto menegaskan jika penghasilan tetap (siltap) tergantung desa. Pasalnya desa sudah diberikan alokasi dana desa (ADD) untuk kebutuhan membayar gaji perangkat desa. Sehingga silahkan desa untuk membahas besaran siltap sesuai dengan PP Nomor 11 tahun 2019 tentang siltap perangkat desa. “Terkait siltap itu, silahkan desa untuk membahas. Karena saat ini …

Kepahiang – Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2019 oleh desa di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, membuat anggaran pembayaran Siltap perangkat desa mengalami kekurangan hingga Rp 10 miliar. Dilansir dari radarkepahiang.disway.id, untuk menutupi kekurangan dari penerapan perubahan kedua PP 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa ini, Pemkab Kepahiang sepakat untuk mengusulkan dan …

SELUMA – Usulan tambahan anggaran yang disampaikan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yakni penyetaraan penghasilan tetap (siltap) sesuai PP Nomor 11 tahun 2019, ternyata memang tidak dimasukkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dalam pembahasan APBD Perubahan tahun 2022, yang saat ini masih dievaluasi oleh Gubernur Bengkulu. Dengan tidak masukanya di KUA, usulan itu oleh DPRD memang tidak dibahas, hal ini …