Jakarta – Perpanjagang masa jabatan Kepala Desa disinggung kembali oleh Anggota Komisi V DPR RI dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar. Pertanyaan ini muncul dalam agenda evaluasi pelaksanaan APBN 2023, program kerja tahun 2024 dan hasil pemeriksaan BPK RI Semester I tahun 2023 yang digelar di Ruang …
Read More »
Jakarta – DPR RI melalui Badan Legislasi (Baleg) beberapa waktu lalu diketahui telah menyepakati adanya Revisi Undang-Undang (UU) Desa dalam rapat Panitia Kerja (Panja) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Pengambilan Keputusan Tingkat I. Dilansir dari parlementaria, salah satu poin krusial yang disepakati yakni perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk …
Read More »
Pekalongan – Mensikapi dinamika menjelang pembahasan lanjutan dari revisi UU Desa dan mempersiapkan materi menuju gelaran Konggres Desa Bersatu, Pengurus Pusat PPDI berencana menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), pada Sabtu (16/03/2024) akhir pekan ini. Undangan Rakornas PPDI dengan No046/PP.PPDI/III/2024, ini sendiri telah beredar di kalangan internal pengurus PPDI. Sebagaimana yang tertera dalam surat tersebut bahwa yang diundang nantinya pengurus PPDI …
Read More »
Banjar – Bulan suci Ramadhan merupakan momentum bagi setiap orang untuk berbagi terhadap sesame, tidak ketinggalan PPDI Kecamatan Tatah Makmur , Banjar, Kalimantan Selatan melaksanakan bhakti sosial dengan berbagi sesama. Kegiatan bakti sosial ini dilakukan dengan memberikan sarung untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadhan untuk warga desa yang tidak mampu di wilayah Kecamatan Tatah Makmur. “ Alhamdulillah hari ini kami …
Read More »
Wonogiri – Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Di negara kita selain Kepala Desa sebagai pemimpin struktur pemerintahan terkecil, mengenal juga yang disebut dengan Lurah. Yang menjadikan perbedaan antara desa dengan kelurahan, yakni berdasarkan pemimpin di wilayah tersebut. Di desa dipimpin …
Read More »
Jakarta – Beredar kabar perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yang habis periodenya pada bulan Januari 2024, setelah selesainya pembahasan tingkat pertama dari perubahan kedua atas UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Surat yang bernomor B/1572/LG.01/2/2024, tertanggal 07 Februari 2024 tersebut berisikan tentang Hal Perpanjangan Masa Tugas Kepala Desa yang habis pada bulan 2024, dan ditujukan kepada Menteri Dalam …
Read More »
Jakarta – Nasib revisi UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa semakin tidak jelas, apalagi dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (5/3/2024), DPR tidak menyinggung sama sekali tentang kelanjutan dari revisi UU tersebut. Tentu hal ini menjadikan keprihatinan tersendiri bagi kalangan yang utamanya menginginkan segera disahkan …
Read More »
Beberapa waktu yang lalu, beredar video seorang wanita cantik berhijab lengkap dengan seragam krem di Blora, Jawa Tengah viral di media sosial. Wanita itu ternyata seorang kepala dusun (kadus) yang turun langsung ke masyarakat untuk mengatasi kekeringan dengan distribusi air bersih. Kadus tersebut bernama Rika Ristiana yang sempat jadi pembicaraan di TikTok beberapa waktu yang lalu. Rika Ristiana terlihat aktif bersama perangkat desa …
Read More »
Bengkulu – Program Recognition of Prior Learning atau Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa yang digagas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. Pemprov Bengkulu mengeluarkan kebijakan baru berupa kuliah gratis untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa di provinsi tersebut. Hal itu dijabarkan dalam Program Bengkulu Leadership sebagai bagian mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan …
Read More »
CIREBON – Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon meminta kepada seluruh perangkat desa di 412 desa agar paham aturan dan tupoksi. Pun keberadaan pendamping desa, agar mampu memetakan masalah yang tengah dihadapi masyarakat. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Junaedi ST mengingatkan kepada para kuwu, ada batasan kewenangan kuwu yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2014. Begitu pun proses pemberhentian kuwu harus melalui prosedur …
Read More »
Puskominfo – PPDI