Tag Archives: revisi uu desa

Jakarta – Sejumlah kalangan mendorong agar nasib revisi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dapat diperjelas dengan memasukannya dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas. Tanpa ada dalam daftar Prolegnas prioritas, nasib revisi UU 6/2014 tak ada kejelasan. Desa sedianya menjadi ujung tombak kemajuan masyarakat di daerah. Oleh karenanya, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui revisi UU 6/2014 perlu dipertegas dengan …

Jakarta – Pembahasan revisi UU No 06 Tahun 2014 akan masuk pembahasan tingkat 2, dimana DPR bersama Pemerintah akan melakukan pembahasan bersama-sama. DPR sendiri telah menerima Surat Presiden (Surpres) berisi penunjukan wakil pemerintah untuk membahas revisi Undang-Undang Desa. Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan itu saat membuka rapat paripurna ke-10 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (5/12/2023). “Sidang dewan …

Mamasa – Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar) mengimbau kepada seluruh Perangkat Desa, agar hadir memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa Pungutan Liar (Pungli). Dilansir dari harian pikiranrakyat, Hal tersebut, disampaikan Ketua PPDI Kabupaten Mamasa, Elias usai menghadiri Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar di Kantor Kejaksaan Negeri Mamasa, Jumat 8 Desember 2023 kemarin. …

Pasuruan – Hari lahir (Harlah) PPDI Propinsi Jawa Timur akan dirayakan secara besar-besaran dengan mengambil lokasi di Jatim Expo Surabaya, pada Selasa 19 Desember 2023, pekan depan. Keputusan untuk mengadakan peringatan Harlah ke-13 PPDI Jawa Timur ini diambil dalam Musyawarah PPDI yang diadakan di Pasuruan, Sabtu (09/12) kemarin. Dalam agenda yang dihadiri oleh 18 Pengurus dari 29 Kabupaten yang tergabung …

Jakarta –Tahun depan, bisa dikatakan awal dari peningkatan kesejahteraan bagi perangkat desa. Revisi PP No 11 Tahun 2019  yang sedang digodok oleh Pemerintah, menjadi patokan bagi peningkatan kesejahteraan tersebut. Dalam beberapa pekan terakhir, organisasi perangkat desa intens melakukan audensi dengan Menteri Dalam Negeri terkait dengan perubahan dalam Peraturan Pemerintah yang telah berusia 4 tahun semenjak di terbitkan. Ada 6 hal …

Jakarta – Seperti diketahui, Pimpinan DPR bersama apdesi bersepakat bahwa satu langkah lagi untuk disahkan RUU Desa, yaitu pembahasan bersama tripartit antara Pemerintah, DPR RI dan DPD RI. Saat beraudiensi dengan Desa Bersatu mengenai tuntutan yang diajukan ke DPR, ketua DPR RI menegaskan dewan legislatif berkomitmen membahas revisi UU Desa. Untuk membuktikan komitmen tersebut, DPR atas persetujuan pimpinan akan melakukan …

Jakarta – Awal Desember 2023, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri kembali menerbitkan surat edaran pendataan Data Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. Dalam surat dengan no 100.3.5.5/7757/BPD  tertanggal 2 Desember 2023 tersebut, berisikan tentang Pembaharuan Pengelolaan Data Kepala Desa dan Perangkat Desa. Baca juga : Sikapi Revisi PP No 11/2019, Kemendagri Terbitkan Surat Perintah …

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa DPR bersepakat membentuk kelompok kerja (Pokja) dengan organisasi kepala desa (kades) untuk membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kesepakatan itu terjadi setelah Puan menerima audiensi perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2023). “Jadi kami sudah menyepakati pada hari ini bahwa …

Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menyikapi perihal aksi dan perwakilan pendemo dari Kepala Desa (Kades) yang menuntut segera disahkannya revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa) di Gedung DPR RI (5/12/2023) lalu. Dilansir dari media noa.co.id, Senator asal Aceh tersebut yang juga penasehat di 8 organisasi desa turut memfasilitasi aksi massa kepala desa …

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima sejumlah perwakilan massa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) masuk ke dalam gedung DPR RI. Keduanya kemudian menerima aspirasi dari Apdesi terkait Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Jadi kami telah menyepakati pada hari ini bahwa akan memulai dilakukan koordinasi dan membentuk …