Tag Archives: revisi uu desa

Wonogiri – Ribuan perangkat desa Se-Kabupaten Wonogiri datangi Pendopo Kabupaten siang ini, Senin (04/12), untuk menghadiri pengukuhan Pengurus PPDI oleh Bupati Wonogiri. Acara yang sempat tertunda 1 tahun ini, merupakan pengukuhan dari kepengurusan PPDI Kabupaten Wonogiri untuk periode 2022-2027. Tugino, Ketua PPDI Wonogiri menyampaikan ucapan terima kasih atas fasilitas yang diberikan oleh Bupati sehingga dapat menghadirkan seluruh perangkat desa anggota …

Cirebon – PPDI Cirebon mengadakan pertemuan dengan purna bhakti perangkat desa di salah satu Rumah Makan yang berada di bilangan Tol Ciledug, Kabupaten Cirebon, Sabtu (02/12).  “Kami merupakan para purna bhakti perangkat desa di Kabupaten Cirebon yang juga dulu sebagai perintis, pendiri dan penggagas terbentuknya Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Cirebon,” ungkap Abdul Haris Hermawan salah satu panitia acara, …

Proses revisi Undang-Undang No  06 Tahun 2014 telah berjalan selama berbulan-bulan, sampai pada masa kampanye pemilu 2024, belum ada kepastian kapan revisi undang-undang ini akan di sahkan. Seperti ada tarik ulur kepentingan dalam proses pengesahan dari revisi undang-undang desa ini. Ditengah proses revisi undang-undang desa yang info terakhir ditekan agar dapat disahkan pada sidang paripurna 5 desember 2023, terselip kabar …

Jakarta – Beredar informasi seputar sistem penggajian perangkat desa di tahun 2024, yang mengalami perubahan dari pelaksanaan sebelumnya. Hal ini seiring dengan pertemuan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan sejumlah anggota organisasi perangkat desa, di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Dalam pesan singkat yang beredar di jejaring sosial yang beranggotakan perangkat desa disebutkan bahwa gaji atau penghasilan tetap perangkat desa …

PANGANDARAN – Bupati Pangandaraan Jeje Wiradinata memimpin langsung Musyawarah PPDI Kecamatan, yang berlokasi di Aula Kantor Desa Pangandara, Rabu (22/11) kemarin. Agenda rutin dari PPDI Pangandaran ini bisa jadi satu-satunya di Indonesia, dimana seorang kepala daerah atau Bupati berkenan meluangkan waktunya untuk memimpin rapat PPDI. Dalam agenda tersebut, Beliau pun mengaku bahwa kehadirannya bertindak sebagai warga Pangandaran.  “Mudah-mudahan MUSCAM ini …

Jakarta – Peraturan pemerintah no 11 2019 tidak terasa telah 4 tahun semenjak diterbitkan. Peraturan ini sendiri merupakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 2014, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 2014 Tentang Desa. Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan aparatur desa. Dan hal tersebut dilaksanakan melalui penyesuaian penghasilan …

Kota Gorontalo – Waka Sekjen PPDI Pusat, Fathur Ropiq melantik pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Gorontalo masa bakti 2022-2027. Pengukuhan tersebut dilaksanakan di aula rumah jabatan gubernur, Kamis malam (30/11/2023) . Kepengurusan PPDI Provinsi Gorontalo ditetapkan berdasarkan surat keputusan Pengurus Pusat PPDI nomor 028/SK/PP.PPDI/VIII/2023. Setelah pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Gorontalo Budiyanto Sidiki mengukuhkan  kepengurusan yang sama. Dalam …

Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady mengingatkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (PDTT) harus secara konkrit berperan aktif dalam RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan tak hanya dimonopoli oleh salah satu pihak Kementerian saja. Dilansir dari laman resmi DPR, Hamka Baco Kady menilai justru Kementerian Desa-lah yang …

Jakarta – Menjawab desakan pengesahan revisi UU No 06  Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima perwakilan APDESI di Gedung Parlemen, Rabu (29/11). Dalam agenda ini Ketua APDESI, Surta Wijaya yang didampingi Ketua MPO Apdesi Muhammad Asri Anas, mendesak DPR untuk mengesahkan Revisi UU Desa pada sidang paripurna 5 Desember 2023 pekan depan. Menjawab desakkan dari para …

Jakarta-Pemerintah sedang menyiapkan mekanisme baru penggajian kepala desa. Nantinya, kepala desa tidak lagi digaji melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melainkan langsung dari Dana Desa. “Harapannya begitu, supaya desa lebih mandiri mengelola dirinya sendiri,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar seusai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/11/2023) seperti …