Tag Archives: revisi uu desa

Tangerang – 21 Ketua RT dan 6 Ketua RW di Sindang Jaya, Tangerang, Banten, dipecat bersama-sama oleh seorang Kepala Desa. Pemecatan ini diindikasikan karena gagalnya anak dari Kepala Desa itu dalam pemilihan legislatif bulan Februari yang lalu. “Jadi yang saya tangkap, memang betul, kepala desa itu faktor kekecewaan karena anaknya dirasa kurang mendapatkan dukungan dari RT dan RW di sana,” …

Blitar –  Rencana pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bumi Penataran belum juga bisa dipastikan. Itu tidak lain karena pemerintah menyetujui pemintaan aksi kepala desa yang menuntut perpanjangan masa jabatan pada Februari lalu. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, Bambang Dwi Purwanto mengatakan, pilkades serentak masih menjadi salah satu agenda Pemkab Blitar. Kendati begitu, pihaknya belum bisa memastikan kapan gelaran pesta demokrasi …

SUKOHARJO –  Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sukoharjo Sigit Nugroho, Selasa (5/3/2024) mengatakan, revisi UU Desa menjadi bahasan utama ditingkat desa khususnya Kades karena terkait perubahan masa jabatan. Namun demikian, diharapkan adanya revisi UU Desa diharapkan juga dapat berpengaruh secara keseluruhan pada kemajuan desa. Termasuk juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Revisi Undang-Undang Desa diharapkan …

Status perangkat desa yang belum ada kejelasan, menjadikan keprihatinan tersendiri bagi kalangan perangkat desa. Banyak ragam cara dipergunakan untuk menyampaikan aspirasi para abdi masyarakat ini baik kepada Pemerintah maupun Legislatif (DPR), dan salah satu yang digunakan adalah melalui syair puisi. Bilih Prayogi, seorang Sekretaris Desa Nagrak, Kec. Buahdua, Kab. Sumedang, Jawa Barat Berikut syair lengkap puisi yang berjudul “Perangkat Desa”, …

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menggelar sidang paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (5/3/2024). Agenda tersebut menjadi rapat paripurna DPR perdana usai Pemilu 2024 digelar yang kali ini dihadiri oleh 164 orang anggota DPR. Rapat sendiri dimulai pukul 10.05 WIB. “Menurut catatan dari Kesekretariatan Jenderal DPR RI, …

JAKARTA – Paska Pemilu  DPR RI akan menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024. DPR telah melakukan reses selama kurang lebih satu bulan dimana masa reses tersebut berlangsung sejak Rabu (7/2) hingga Senin (4/3). Seperti yang dinanti-nanti Kepala Desa di seluruh Indonesia, diharapkan dalam rapar paripurna nanti ada kejelasan tentang kelanjutan dari revisi UU No 06 Tahun …

Banyumas – Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah 10 tahun diberlakukan. Bahkan ada revisi yang rencana akan mengatur masa jabatan kepala Desa ditambah dua tahun. Pemdes diimbau tidak euforia berlebihan atas rencana disahkannya revisi UU tentang desa itu. Justru karena berbagai keistimewaan desa saat ini, harus diimbangi dengan kinerja yang semakin baik. “Tanpa kinerja yang baik, …

Pemerintah bersama Baleg DPR RI telah selesai melakukan pembahasan tingkat pertama dari perubahan kedua atas UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa,pada awal bulan Februari  2024. Dalam agenda  tersebut tidak ada pembahasan terkait dengan kejelasan status dari perangkat desa. Perangkat desa merupakan pegawai yang diangkat langsung oleh kepala desa untuk membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Saat ini, status …

Yogyakarta – Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kecamatan di Indonesia pada tahun 2023 sejumlah 7.288 dan jumlah desa ada 81616 desa. Namun ada satu wilayah di negara kita yang tidak ada satupun kecamatan dan desa, wilayah tersebut ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, Jika Anda berkunjung ke Yogyakarta, tidak akan Anda temui nama “kecamatan” dan “desa” di sana. …

Kuningan – Beredar rumor PPDI dan APDESI akan melakukan demo terkait  dengan akan diberlakukannya Aplikasi  Transaksi Non Tunai ( TNT ) terhadap Sistem Keuangan Desa, menuai rumor kegelisahan di tingkat Grassroot, yaitu tingkat Pemerintahan Desa di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, pada Sabtu (02/03/2024). Rumor kegelisahan tersebut berkembang menjadi rumor dengan adanya demo dari pihak Desa terhadap Bank Kuningan yang …