Tag Archives: revisi uu desa

Magelang – Kesejahteraan perangkat desa sekarang ini mulai merangkak naik, hal ini seiring dengan adanya informasi segera disahkannya revisi PP No 11 tahun 2019. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah menyelesaikan perubahan regulasi yang mengatur tentang penghasilan tetap perangkat desa yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tahun 2019 yang lalu. Sarjoko, Dewan Penasihat PPDI Jawa Tengah menyampaikan kabar terkait dengan telah …

Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya mengelola dana desa menjadi sesuatu yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sebuah desa. Hal ini disampaikan saat Jokowi menemui kepala desa se-Kabupaten Serang di Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Banten, Senin (08/01/2024).“Saya harapkan uang, anggaran yang sudah masuk ke desa itu, betul-betul menjadi sesuatu untuk desa, bisa men-trigger (memicu) produktivitas produksi yang ada di …

Rohil – PPDI Propinsi Riau menjalin kerjasama dengan Universitas Lancang Kuning, dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di pemerintahan desa. Nina Siahaan, Ketua PPDI Propinsi Riau  menyebutkan bahwa kerjasama tersebut dalam bentuk perkuliahan RPL ( (rekognisi pembelajaran lampau) . “Walaupun PPDI (Persatuan perangkat desa Indonesia) provinsi Riau baru terbentuk 9 Juni 2022 lalu, namun beberapa hal yang diperjuangkan untuk kesejahteraan …

Lampung Timur – Edi Sutono Kepala desa Muara Jaya,kecamatan Sukadana,kabupaten Lampung Timur yang baru saja dilantik pada 29 Desember 2023 yang lalu, membuat sensasi dengan memecat sejumlah perangkat desa. Kejadian ini menjadi terasa sangat janggal mengingat alasan yang digunakan Kades baru ini soal absensi kehadiran dari perangkat desa yang diberhentikan. Dilansir dari Media Lintas Timur News, Edi Sutono menyampaikan melakukan …

Tegal – Belum adanya penghasilan tetap ke-13 bagi perangkat desa, menjadikan argumen PPDI Tegal untuk mendatangi Dinas Permedes Kabupaten Tegal, pada Jum’at (5/01/2024). Iwan Setiawan Ketua PPDI Tegal , menyampaikan keluhan ini yang diterima langsung oleh kepala Dinas Permades Teguh Mulyadi. Iwan juga menyatakan selain mengusulkan adanya gaji 13, PPDI juga mengusulkan tentang peningkatan kesejahteraan untuk perangkat desa. “ Termasuk …

Wonogiri – Penghasilan tetap (siltap) perangkat desa diawal tahun biasanya akan mengalami keterlambatan dalam pencairannya, hal ini karena sumber anggaran dari hak perangkat desa ini masih masuk ikut dalam Anggaran Dana Desa (ADD). Sistem pencairan ADD yang biasanya turun (paling cepat) di triwulan pertama awal tahun penganggaran inilah, yang kemudian menjadi penyebab dari keterlambatan pencairan dari siltap perangkat desa. Keterlambatan …

Cirebon – PPDI Cirebon menyiapkan bantuan hukum bagi perangkat desa melalui penandatanganan kerjasama dengan LBH Bibit, pada Jum’at (5/01/2024) di Pendopo Bupati Cirebon. Kerjasama yang dilakukan dengan LBH Bibit yang dipimpin oleh , Advokat Qorib Magelung ini sendiri dilaksanakan seusai pelantikan kepengurusan PPDI Kecamatan Se- Cirebon oleh Bupati Cirebon. “Selain itu, kami juga memperpanjang MoU dengan LBH Bibit yang dipimpin …

Cirebon – Bupati Cirebon, H Imron melantik para Pengurus kecamatan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Cirebon, di pendopo Bupati Cirebon pada pada Jumat (5/1/2024). Dalam sambutannya Bupati Cirebon, H Imron, mengucapkan selamat kepada para pengurus yang baru dilantik tersebut. Ia berharap PPDI bisa bekerjasama dengan baik dengan BPD, tokoh masyarakat, serta kuwu untuk kemajuan desa masing-masing. “Pemerintah sekarang ini …

Lampung Timur – Miris, tahun sudah berganti tapi penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa di Kabupaten Lampung Timur termin ke 4 tahun 2023 belum terbayar juga. Seperti dilansir dari media pikiranrakyat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) belum bisa memastikan kapan pembayaran siltap dapat direalisasikan. Yudi Irawan selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)  masih enggan memberikan penjelasan apa pun …

Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, melalui Komite 1 akan mengawal aspirasi masyarakat dan perangkat desa dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang Desa. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPD RI Mahyudin saat membuka Sidang Paripurna Ke-7, bersama Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Sultan B Najamudin di Gedung Nusantara …