Tag Archives: revisi uu desa

Katingan – Mensikapi molornya pencairan penghasilan tetap (Siltap) Kepala Desa dan perangkat desa, APDESI bersama PPDI Katingan menemui Kepala Bagian Hukum, Pemerintah Daerah Katingan, pada Senin (18/03/2024). Dalam agenda tersebut Ketua PPDI Katingan John Priadinata bersama Ketua APDESI Katingan, Budiman Susilo yang juga Kepala Desa Kuburai, Kecamatan Bukit Raya, dan sejumlah pengurus Pengurus APDESI diterima oleh salah satu staff di …

Ciamis – Beredar video viral di media sosial yang memperlihatkan respon luar biasa keras pernyataan dari Menteri  Dalam Negeri Tito Karnavian terkait dengan Tunjangan Hari Raya (THR) hanya untuk PNS dan PPPK. Dalam video yang berdurasi 1 menit tersebut diunggah oleh akun tiktok @kangmaman dan video yang bersumber dari PPDI Ciamis, merespon pernyataan dari Mendagri yang menyebutkan bahwa perangkat desa …

Merespon pernyataan dari Menteri  Dalam Negeri Tito Karnavian terkait dengan Tunjangan Hari Raya (THR) hanya untuk PNS dan PPPK, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Ciamis begejolak. PPDI Ciamis melakukan aksi melepas emblem Kementerian Dalam Negeri yang terpasang pada seragam dinas harian, pada Senin (18/03/2024). Selain menuntut adanya THR bagi perangkat desa, mereka juga menuntut kejelasan status kepegawaian kepada Kementerian …

PANGANDARAN – Prihatin dengan ketidakjelasan status dari perangkat desa, Ketua PPDI Pangandaran bersama perangkat desa di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat serentak copot pakaian seragam dinas harian Kemendagri. Dede Wahyu Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pangandaran, mengatakan, berharap aksi protes perangkat desa tidak memakai seragam Kemendagri itu dilakukan serentak di Indonesia. “Jadi, sementara ini mulai hari Senin (18/3/2024) kita …

Jakarta – Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, memastikan perangkat desa dan honorer tidak mendapatkan THR dan gaji ke-13 tahun 2024 ini. Berita “menyesakkan” data bagi perangkat desa dan honorer ini disampaikan Mendagri saat konferensi pers, di Jakarta, Jumat (16/3). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan perangkat desa, termasuk kepala desa, tidak termasuk ASN sebagaimana yang diatur undang-undang. Oleh …

Palembang – PPDI Propinsi Sumatera Selatan menghadiri acara Silahturahmi dan Rembug Desa Propinsi Sumatera Selatan, yang digelar pada Sabtu(16/03/2024) di Hotel Duta Syariah, Palembang. Agenda yang dibuka oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan Dr. H.M. Senen Har ini sendiri, diinisiasi oleh APDESI Sumatera Selatan, dimana hadir juga organisasi desa lainnya seperti Asosiasi Kades  Seluruh Indonesia (AKSI), …

Pekalongan – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PPDI yang dihadiri pengurus dari berbagai tingkatan, telah usai dilaksanakan pada Sabtu (16/03/2024) di Resto Sego Dalem Pekalongan, Jawa Tengah. Dalam agenda rapat yang dibuka oleh Ketua PPDI, Moh Tahril, pada pukul 15.00 Wib tersebut membahas terkait dengan evaluasi kegiatan dan rencana program kerja organisasi kedepan. Soedjoko, Sekjen PPDI yang dalam rapat tersebut didaulat …

Agenda yang digelar satu hari pada Sabtu (16/03/2024) ini membawa nuansa tersendiri, karena di adakan dalam bulan suci Ramadhan. Berikut ini sedikit galery foto dari Rakornas PPDI di Resto Sego Dalem, Pekalongan, Jawa Tengah.

Jakarta – Berbagai nada kecewa dari kalangan perangkat desa muncul seiring dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, terkait dengan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk perangkat desa. Tentu hal ini sangat mengecewakan bagi kalangan perangkat desa, terutama didaerah-daerah yang belum ada regulasi setingkat peraturan daerah atau peraturan bupati yang mengatur pemberian THR bagi perangkat desa. Agus Wahyudin, salah satu perangkat …