Tag Archives: revisi uu desa

Manna – Ratusan Perangkat Desa Bengkulu Selatan resmi menerima Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) yang diserahkan secara langsung oleh Bupati Gusnan Mulyadi, SE.,MM, di Balai Sekundang Manna, Sabtu (27/01/24). Kegiatan launching tersebut juga turut dihadiri Asisten 1, FKPD, Camat dan Kades serta Perangkat Desa. Dalam acara tersebut diserahkan NIPD kepada 959 orang perangkat desa yang terverifikasi yang tersebar di 142 …

Sungai Penuh – Nasib miris dialami oleh perangkat desa di Sungai Penuh pasca pelantikan Kepala Desa terpilih di awal tahun 2024. Bagaimana tidak, ada 8 desa dari total 19 desa dengan KepalaDesa baru yang dilantik yang memberhentikan perangkat desa-nya tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Pemberhentian perangkat desa pasca pelantikan Kepala Desa ini terjadi di di Kecamatan Tanah Kampung, Desa Koto …

KEFAMENANU – Mensikapi penghasilan tetap (siltap) Perangkat Desa yang belum sesuai ketentuan yang diatur dalam PP No 11/2019, PPDI Timor Tengah Utara berharap ada kenaikan. Ketua PPDI  Timor Tengah Utara, Primus Feka meminta Bupati Timor Tengah Utara, Drs. Juandi David untuk perhatikan penghasilan tetap perangkat desa di Kabupaten Timor Tengah Utara. Penghasilan tetap yang diterima perangkat desa bisa dinaikkan sedikit …

Jakarta – Hiruk pikuk pemberitaan tentang perubahan kedua UU No 06 Tahun 2014 yang sempat “senyap” paska belum berlangsungnya pembahasan lanjutan di Baleg DPR RI, kini mulai menghangat. Seperti diketahui bahwa dalam agenda di Baleg DPR RI, akan ada pembahasan lanjutan revisi UU Desa dengan Pemerintah yang dijadwalkan pada Kamis (25/01/2024) kemarin. Pembahasan lanjutan dari revisi UU Desa ini sendiri …

Deli Serdang – Dengan beban kinerja bisa 24 jam, Anggota DPD RI, Ust Dedi Iskandar Batubara  menilai status kepegawaian dari perangkat desa pantas untuk di perjuangkan. Hal itu disampaikan Dedi Iskandar Batubara, usai menerima audiensi sejumlah perangkat desa di Kecamatan Hamparanperak, Kabupaten Deliserdang, belum lama ini. Menurutnya usulan dan aspirasi terkait kejelasan status tersebut, perlu diperjuangkan hingga tertuang dalam Undang-Undang …

Kotabaru – 198 Kepala Desa di Kotabaru, Kalimantan Selatan pantas bersyukur,  gaji atau penghasilan tetap mereka akan naik pada tahun 2024 ini. Kenaikan ini setelah  Ketua DPRD Kotabaru Kalimantan Selatan Syairi Mukhlis.S.Sos menyetujui kenaikan gaji kepala desa yang tersebar di 22 kecamatan, kabupaten setempat. Syairi Mukhlis menyampaikan kabar gembira ini setelah menghadiri sosialisasi Perda tentang Kades dan Perangkat Desa tahun …

Jakarta – Para kepala desa (kades) yang tergabung dalam Paguyuban Kades se Demak melakukan audiensi dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) di DPR RI di Jakarta. Para kades berharap ada percepatan terkait dengan Undang-undang Desa.  Audiensi para kades ini diterima langsung oleh Sekretaris FPKB DPR RI H Fathan, SAg, MAP diruang FPKB. Fathan menyambut baik audiensi para kades dari Kabupaten …

Kuningan – Pj Bupati Kuningan Iip Hidajat  mengadiri pelantikan Pengurus Kecamatan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kuningan periode 2023-2028 pada Sabtu (20/1/2024), di Resort  Prima Sangkanurip Kecamatan Ciganmekar. Acara pelantikan yang disatukan dengan Musyawarah Kerja Daerah, mengambil tema “ Melalui Muskerda PPDI Tahun 2024, Wujudkan Perangkat Desa Kabupaten Kuningan yang Profesional, Mandiri, Bermartabat dan Terlindungi”. Selain Pj Bupati Kuningan …

Jakarta – Beberapa hari terakhir kabar mengenai pengangkatan Perangkat Desa menjadi bagian dari ASN unsur PPPK semakin santer terdengar. Ada media yang memuat pemberitaan statement dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian tentang status kepegawaian dari perangkat desa. Dalam berita ditulis bahwa Pemerintah telah mengambil keputusan untuk mengangkat status perangkat desa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pola Pegawai Pemerintah dengan …

SINJAI –Pj. Bupati Sinjai, T.R Fahsul Falah kembali membuat kebijakan untuk kemajuan jalannya roda pemerintahan di kota yang berjuluk Bumi Panrita Kitta’. Diawal tahun 2024 ini, T.R Fahsul Falah mengeluarkan kebijakan terkait sistem penyaluran penghasilan tetap (siltap)  untuk aparat desa. Dilansir dari laman resmi Pemkab Sinjai, T.R Fahsul Falah memerintahkan instansi terkait untuk melakukan pencairan setiap bulan terhadap penghasilan tetap …