Tag Archives: revisi uu desa

Garut – Berbahagianya aparatur pemerintah di wilayah Kabupaten Garut, dimana sudah menerima penghasilan tetap (siltap) yang cair secara rutin tiap awal bulan. Disaat banyak rekan sejawat di beberapa wilayah di Indonesia mengalami keterlambatan pembayaran siltap, Perangkat Desa di Garut menjadi salah satu yang tidak mengalami kendala dalam penerimaan hak sebagai abdi masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, selain sudah ada penyesuaian …

Jakarta – Seperti kita ketahui bahwa masa sidang DPR RI yang ke 3, telah dibuka pada tanggal Rabu (16/01/2024) kemarin. Dalam pembukaan masa sidang tersebut terlontar pertanyaan dari salah satu anggota dewan, mengenai dari tindak lanjut dari pembahasan revisi undang-undang desa. Sempat menjadi tanda tanya akan kepastian dari pembahasan lanjutan undang-undang yang mengatur tentang desa ini, mengingat banyak tuntutan agar …

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menyampaikan interupsi saat rapat paripurna ke-11 DPR, pembukaan masa sidang III tahun sidang 2023-2024, Selasa (16/1/2024). Interupsi Herman berkaitan soal revisi Undang-Undang Desa yang disebutnya, sudah dinantikan oleh aparatur desa agar segera diselesaikan. “Saya banyak mengunjungi desa-desa, tentu dalam jelang pemilu ini, satu hal yang ditanya bagaimana kelanjutan UU Desa yang telah …

Lampung Timur – Polemik  Pemberhentian sepihak   perangkat dan aparatur desa  Muara Jaya, Sukadana,Lampung Timur menemui babak baru. Heryansyah, Sekretaris DPMD Lampung Timur menyampaikan bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus mematuhi regulasi yang ada. “ Tentu harus mengacu pada UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri  67 Tahun 2017,” ujar Heryansyah ketika dihubungi melalui sambungan telepon. Disampaikan …

Jakarta – Enam organisasi yang terdiri dari organisasi Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa (BDP), Perangkat Desa, dan elemen desa lain mengagendakan aksi massa besar-besaran pada akhir Januari 2024 nanti. Dalam surat himbauan yang ditanda tangani 6 organisasi desa ini, pada garis besarnya mengajak untuk menggelar aksi besar-besaran  dalam rangka mendesak DPR dan Pemerintah untuk membahas kelanjutan dari revisi UU Desa. …

ENREKANG – Menjadi Kabupaten pertama di Sulawesi yang menerbitkan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD), membuat  Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pinrang bersama Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Pinrang, melakukan studi tiru di Kabupaten Enrekang, pada  Kamis (12/1/2024). Kedatangan rombongan DPMD dan PPDI Pinrang yang dipimpin Kabid Bina Pemdes, Iwan Bahfian bersama staf dan jajaran PPDI, langsung disambut langsung Plt Kadis …

Wonogiri – Pelayanan masyarakat di Desa Ketos, Paranggupito, Wonogiri sudah sejak Desember 2023terakhir dilakukan di Kantor Kecamatan Paranggupito. Perangkat desa hingga kini belum mau berkantor di Balai Desa dikarenakan hubungan kerja dengan  Kepala Desa Ketos, kurang harmonis. “Saat ini perangkat Desa Ketos masih berkantor di Kantor Kecamatan Paranggupito. Persoalannya memang belum selesai. Saya belum bisa ngomong banyak karena itu kebijakan …

Jakarta – Beredar surat himbauan kepada aparatur pemerintah desa untuk melakukan aksi bersama mendesak pengesahan revisi UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Surat himbauan ini sendiri diterbitkan oleh 6 organisasi yang mengatasnamakan desa. Tertanggal 11 Januari 2024. Dalam surat himbauan dengan nomor 09/ABD-JILID III/I/2024 ditujukan kepada Pimpinan Organisasi Desa Tingkat Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), …

Lampung Timur – Nasib perangkat desa Muara Jaya,kecamatan Sukadana,kabupaten Lampung Timur diberhentikan Kepala Desa yang baru saja dilantik menemui titik terang. Bupati melalui Sekretariat Daerah Lampung Timur langsung merespon dengan menerbitkan surat berisi pedoman dan tata cara pemberhentian perangkat desa yang ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Lampung Timur. Surat dengan nomor 414.4/ 19 /09-SK/2024 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa tersebut …

Jakarta – Revisi PP No 11/2019 santer akan segera terbit, kabar ini seiring silahturahmi Pengurus PPDI Jawa Tengah dan Jawa Timur ke kediaman salah satu pejabat Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, akhir Desember 2023 yang lalu. Disampaikan juga kabar bahwa revisi PP ini telah sampai di Menteri Sekretariat Negara, dan sedang dimintakan Ijin Prakarsa (IP) kemudian di sampaikan …