Puskominfo – PPDI
Nusa Tenggara Barat (NTB) – Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Nusa Tenggara Barat memutuskan untuk menegakkan disiplin dan melakukan penertiban aturan dalam organisasi. Keputusan ini diambil dalam Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) yang diadakan di Lesehan Ujung Landasan, Gerung, Lombok Barat, pada Sabtu, 22 Juni 2024. Ketua PPDI NTB, Wiro Hamdani, S.IP., menyampaikan hal tersebut pasca pertemuan.
Rapimda kali ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Lahir PPDI ke-18 dan menghasilkan sejumlah keputusan penting untuk memperkuat struktur internal organisasi. “Kami menargetkan pembentukan kepengurusan hingga ke tingkat kecamatan di seluruh provinsi, dimulai dalam tiga bulan ke depan dan diharapkan selesai pada akhir tahun 2024,” kata Wiro Hamdani dalam wawancara melalui telepon.
Selain pembentukan kepengurusan, Rapimda juga memutuskan untuk melakukan pendataan anggota PPDI di seluruh NTB secara bertahap. Pendataan ini akan dilakukan secara online dan akan diikuti dengan penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) PPDI. “Seluruh proses penertiban administrasi ini kami targetkan selesai di akhir tahun 2024,” tambah Wiro Hamdani.
Acara ini dihadiri oleh pengurus PPDI dari berbagai kabupaten di NTB serta Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023. Dalam sambutannya, Ummi Rohmi menekankan pentingnya peran desa dalam mengatasi berbagai masalah di daerah, seperti kesehatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan. “Masyarakat ini adanya di desa dan dusun, bukan berada di level-level atas. Jadi, kalau kita bisa menyelesaikan masalah berbasis dusun dan lingkungan, selesailah masalah kita,” ujarnya.
Keputusan yang dihasilkan dalam Rapimda ini akan menjadi panduan bagi pengurus dan anggota PPDI dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi ke depan.
