Audensi Dengan DPMD, PPDI Kuningan Dorong Penerbitan NIPD untuk Perangkat Desa

KUNINGAN – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kuningan mengadakan pertemuan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan untuk membahas urgensi tertib administrasi bagi perangkat desa, pada Kamis (06/6/2024).

Pertemuan yang dihadiri oleh Ketua PPDI Kuningan, Ade Sudiman, ini bertujuan mendorong penerbitan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) untuk seluruh perangkat desa di Kabupaten Kuningan.

Ade Sudiman menyatakan pentingnya NIPD sebagai langkah awal untuk administrasi yang lebih teratur dan profesional. “Kami mengusulkan penerbitan NIPD agar perangkat desa di Kuningan tercatat dan teregistrasi secara tertib,” ujar Ade Sudiman seperti yang dikutip dari media KuninganMass.

Audiensi dengan DPMD

Audiensi yang diadakan di kantor DPMD Kuningan tersebut juga dihadiri oleh para pengurus PPDI Kuningan dan beberapa perwakilan pengurus kecamatan. Mereka disambut oleh Kabid Pemdes Hamdan Harismaya, S.Kom, M.Si, serta Kasi Pemdes DPMD Kuningan.

Dalam audiensi, Ade Sudiman menekankan bahwa penerbitan NIPD sejalan dengan Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024. Ia mengungkapkan bahwa selain mempermudah administrasi, NIPD juga akan membantu pemerintah daerah dalam menginventarisasi perangkat desa dengan lebih baik.

DPMD Kuningan memberikan respons positif terhadap usulan tersebut. Mereka menyatakan kesediaannya untuk mempertimbangkan dan menyusun regulasi yang diperlukan untuk penerbitan NIPD. “Kami akan memerlukan waktu untuk merumuskan regulasi yang sesuai agar NIPD dapat segera diimplementasikan,” ungkap perwakilan dari DPMD.

Manfaat Penerbitan NIPD

Ade Sudiman menyambut baik komitmen DPMD dan berharap bahwa penerbitan NIPD dapat meningkatkan kualitas dan disiplin kerja perangkat desa. “Dengan adanya NIPD, diharapkan perangkat desa bisa bekerja lebih profesional hingga usia 60 tahun, dengan tetap menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan disiplin,” tambahnya.

Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari penerbitan NIPD:

1. Transparansi dan Akuntabilitas: NIPD akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perangkat desa. Dengan identifikasi yang jelas, kinerja perangkat desa dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan.
2. Peningkatan Efisiensi Administrasi: NIPD akan memudahkan proses administrasi seperti pencatatan kehadiran, penggajian, dan pengelolaan tunjangan. Proses yang lebih terstandardisasi akan mengurangi kesalahan administrasi.
3. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa: Dengan NIPD, perangkat desa akan terdaftar secara resmi dan berhak menerima berbagai hak dan tunjangan, termasuk asuransi dan pelatihan.
4. Kemudahan dalam Pengawasan dan Pembinaan: Pemerintah daerah akan lebih mudah mengawasi dan membina perangkat desa. Data yang terorganisir dengan baik akan mendukung evaluasi kinerja dan pemberian pelatihan yang lebih tepat sasaran.
5. Pencegahan Praktik Ilegal: NIPD akan membantu mencegah keberadaan perangkat desa ilegal atau yang diangkat tanpa prosedur resmi. Sistem ini memastikan semua perangkat desa yang bertugas telah melalui proses seleksi yang sesuai dengan peraturan.
6. Data yang Terintegrasi: NIPD memungkinkan integrasi data kepegawaian perangkat desa dengan sistem informasi pemerintah daerah, mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik.
7. Kemudahan Akses Informasi: Perangkat desa akan lebih mudah mengakses informasi terkait kepegawaian mereka, seperti riwayat pekerjaan, pelatihan, dan hak-hak yang mereka miliki.

Pertemuan ini mencerminkan sinergi yang baik antara PPDI Kuningan dan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya NIPD, perangkat desa diharapkan dapat bekerja lebih efektif dan profesional, mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.