Catatan Sejarah Terbentuknya PPDI Sumatera Selatan

Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau lebih dikenal dengan singkatan PPDI merupakan organisasi profesi yang beranggotakan para Perangkat Desa. Secara Nasional, PPDI lahir pada tanggal 17 Juni 2006 pada Musyawarah Nasional (MUNAS) PPDI Ke-I di Tegal, Jawa Tengah.

A.    Sejarah Awal Masuknya PPDI di Sumatera Selatan

Secara regional di Sumatera Selatan, organisasi profesi PPDI yang merupakan wadah pemersatu Perangkat Desa ini baru masuk di Bumi Sriwijaya pasca penyelenggaraan Musyawarah Nasional (MUNAS) PPDI Ke-II di Baturaden, Purwokerto, Jawa Tengah, 21-23 Januari 2011. Atau sekitar 5 (lima) tahun setelah terbentuknya PPDI secara Nasional.

Sejarah itu berawal dari sosok ABDUL HAMID ABDULLAH, S.Pd., seorang Perangkat Desa yang berasal dari Desa Upang Ceria, Banyuasin, yang mendapat undangan langsung dari PP.PPDI untuk mengikuti rangkaian kegiatan PPDI di Jakarta. Dengan berbagai keterbatasan akomodasi dan modal nekat ia pun berangkat sendiri. Dan sesampai di Jakarta tepatnya 14 Februari 2011, ia pun langsung menghadap Ketua Umum PP.PPDI, UBAEDI ROSYIDI, S.H. dan langsung diberi Surat Mandat oleh PP.PPDI dengan Nomor : 0020/PP.PPDI/2011, dalam rangka menginformasikan dan mengembangkan organisasi PPDI sampai dengan terbentuknya organiasi PPDI diwilayah se-Sumatera Selatan.

Setelah itu, Ia pun kemudian bergabung dan berkumpul serta berbaur bersama perwakilan-perwakilan PPDI dari berbagai daerah di Indonesia, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan NTB. Untuk melakukan Audiensi ke Kementerian Dalam Negeri, dan dilanjut Audiensi dengan Anggota DPR RI diantaranya Bachrudin Nasori dari Fraksi PKB, Taufik Kurniawan dari PAN, dan Ganjar Pranowo dari Fraksi PDIP, di Gedung Senayan, Jakarta. Keesokan harinya, PPDI mengikuti acara “Dialog Desa” dengan tema “Reposisi Desa dan Perdesaan Mencermati Proses RUU Desa”, di Hotel Bidakara, Jakarta, 15 Februari 2011 bersama dengan Partai Demokrat yang dihadiri oleh Anas Urbaningrum dan Mohammad Jafar Hafsah, Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat.

Sepulang dari Jakarta, ia pun segera menjalankan amanah Mandat yang ia terima dengan penuh semangat dan dengan segala kemampuan yang ada. Menginformasikan dan mengajak rekan-rekan seprofesi untuk bergabung membentuk PPDI di tingkat Kabupaten Banyuasin, maupun di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Mulai dari berjalan secara door to door ke Kantor-Kantor Desa, bertamu ke kediaman rekan-rekan seprofesi, dan mendatangi tiap Kepala Desa, hingga mengundang rekan-rekan seprofesi untuk berkumpul dan berdiskusi baik yang dari lingkungan Kecamatannya sendiri maupun dari luar Kecamatan dan Kabupaten. Dari hasil sosialisasi tentang PPDI tersebut, ada yang merespon positif dan siap sedia bergabung. Akan tetapi tak sedikit pula yang hanya mengiakan namun tak ada respon, bahkan banyak pula yang mencibir.

B.    Sejarah Berdirinya PPDI Sumatera Selatan

Sejarah pertamakali berdirinya PPDI Sumatera Selatan, tidak dapat lepas dari peran besar sang inisiator ABDUL HAMID ABDULLAH, S.Pd. Dengan segala upaya dan kegigihannya, ia terus merangkul seprofesinya rekan-rekan Perangkat Desa di Sumatera Selatan untuk bergabung dan membentuk PPDI Sumatera Selatan.

Berkat perjuangan tanpa kenal lelah, ABDUL HAMID ABDULLAH, S.Pd. kemudian berkenalan dengan M. JONI dari Ogan Ilir,  HASANUDIN dari Muba, APRIADI dari Muara Enim, NATA BIRO HIRI dari Lahat, dan JAUHARI dari OKI. Dan bisa dikatakan, mereka berenamlah para Pendiri PPDI Sumatera Selatan. Selanjutnya mereka mengagendakan pertemuan di Palembang untuk berdiskusi dan membahas rencana pembentukan dan deklarasi PPDI Provinsi Sumatera Selatan.

Pada hari Sabtu, 12 Maret 2011 menjadi sejarah atas terbentuknya PPDI Provinsi Sumatera Selatan yang didasari dengan terselenggaranya Musyawarah Wilayah (MUSWIL) Ke-I di Upang Ceria, Banyuasin. Dimana dalam MUSWIL tersebut, turut dihadiri oleh perwakilan Perangkat Desa dari 6 (enam) Kabupaten, yaitu Banyuasin, Muba, Ogan Ilir, Muara Enim, Lahat, dan OKI.

Dengan berpedoman pada Peraturan Tata Tertib MUSWIL Ke-I PPDI Sumatera Selatan yang buat berdasarkan kesepakatan oleh seluruh peserta perwakilan Perangkat Desa tiap Kabupaten yang hadir, maka pemilihan Ketua Umum Provinsi disetujui dilaksanakan secara Musyawarah Mufakat. Pada pemilihan Ketua Umum ini dihasilkan keputusan bersama dari seluruh peserta yang hadir sepakat dan menyetujui memilih dan menunjuk ABDUL HAMID ABDULLAH, S.Pd. selaku Ketua Umum PPDI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti 2011-2016.

Usai MUSWIL diselenggarakan dan berdasarkan Berita Acara Hasil MUSWIL Ke-I PPDI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 yang dilaporkan kepada PP.PPDI langsung melalui Ketua Umum Pusat, UBAEDI ROSYIDI, S.H. Sebulan kemudian terbitlah Surat Keputusan PP.PPDI Nomor : SKEP.007/PP.PPDI/2011, tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti 2011-2016, tertanggal 12 April 2011.

C.    Masa Transisi Kekosongan Kepemimpinan PPDI Sumatera Selatan

Ketika kepengurusan PPDI Sumatera Selatan masa bhakti 2011-2016 telah habis, terjadi kekosongan kepemimpinan. Hal ini dikarenakan selalu gagalnya rencana penyelenggaran Musyawarah Wilayah (MUSWIL) Ke-II PPDI Provinsi Sumatera Selatan. Hingga akhirnya sang inisiator ABDUL HAMID ABDULLAH, S.Pd. tak lagi aktif, karena kesibukan beliau yang menjabat sebagai Kepala Desa di Desanya hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015.

Demi melanjutkan pergerakan perjuangan organisasi, maka akhirnya para pengurus PPDI Provinsi Sumatera Selatan masa bhakti 2011-2016 yang masih aktif, sepakat menunjuk M. JONI dari Ogan Ilir untuk menjabat selaku Plt. Ketua Umum Provinsi sekaligus merangkap selaku Plt. Sekretaris Umum Provinsi. Sedangkan untuk jabatan Plt. Bendahara Umum Provinsi tetap dipegang oleh HASANUDIN dari Muba. Adapun kekosongan kepemimpinan PPDI Sumatera Selatan ini terjadi kurang lebih hingga sekitar 4 (empat) tahun, yakni 2016-2020.

D.    Bangkitnya PPDI Sumatera Selatan

Sejarah bangkitnya kembali PPDI Sumatera Selatan didasari pada Musyawarah Daerah (MUSDA) Ke-I PPDI Kabupaten OKU Timur, yang kemudian ditingkatkan menjadi Musyawarah Wilayah (MUSWIL) Ke-II PPDI Provinsi Sumatera Selatan. Dimana peristiwa kebangkitan ini diselenggarakan pada hari Rabu, 21 Oktober 2020 di Gedung Workshop PU, Belitang, OKU Timur.

Pada MUSDA Ke-I yang kemudian ditingkatkan menjadi MUSWIL Ke-II tersebut, dihadiri langsung oleh Ketua Umum Pusat, MUJITO, S.H. dan Sekretaris Jendral, SARJOKO, S.H., serta para delegasi/perwakilan PPDI dan atau Perangkat Desa dari 10 (sepuluh) Kabupaten, yaitu OKU, OKI, Lahat, Muara Enim, Ogan Ilir, Prabumulih, Banyuasin, Muba, Pali, dan OKU Timur.

Dalam Peraturan Tata Tertib MUSWIL Ke-II PPDI Sumatera Selatan sebagai pedoman yang buat berdasarkan kesepakatan seluruh peserta delegasi/perwakilan tiap Kabupaten yang turut hadir, maka pemilihan Ketua Umum Provinsi pun disetujui untuk dilaksanakan secara Musyawarah Mufakat. Dari hasil pemilihan Ketua Umum Provinsi, akhirnya diputuskan bersama oleh seluruh peserta yang hadir sepakat dan menyetujui memilih dan menunjuk AGUS SUMANTRI, S.IP. selaku Ketua Umum PPDI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti 2020-2025.

Berdasarkan Berita Acara Hasil MUSWIL Ke-II PPDI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 yang disampaikan kepada PP.PPDI, diterbitkanlah Surat Keputusan PP.PPDI Nomor : SKEP/25/PP.PPDI/XI/2020, tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 01 November 2020.

Atas kebijakan Dewan Pembina PPDI Sumatera Selatan, yakni Gubernur Sumatera Selatan, H. HERMAN DERU, S.H., M.M., maka pada hari Jumat, 27 November 2020 dilaksanakanlah Pengukuhan Pengurus PPDI Provinsi Sumatera Selatan di Griya Agung Palembang. Yang mana dalam acara tersebut dikukuhkan langsung oleh Sekretaris Jendral PP.PPDI, SARJOKO, S.H. dihadapan Gubernur Sumatera Selatan, H. HERMAN DERU, S.H., M.M. yang turut hadir bersama unsur FORKOPIMDA, para Bupati, Kepala Dinas PMD Provinsi, dan Kepala Dinas PMD Kabupaten.

#dihimpun dari berbagai sumber

About admin

Check Also

Ada Perubahan Substansi Dalam UU Desa, DPMD Kotawaringin Gelar Peningkatan Kapasitas BPD

SAMPIT – Dalam rangka peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa, Dіnаѕ Pеmbеrdауааn Masyarakat dаn Dеѕа (PMD) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *