Berita Nasional

Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) menegaskan masa jabatan Kepala Desa (Kades) bukan isu utama yang menjadikan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa layak direvisi. Setidaknya ada tujuh alasan kenapa harus dilakukan revisi UU Desa yang telah berusia hampir sepuluh tahun tersebut. “Kebutuhan untuk melakukan revisi Undang-Undang Desa bukan semata-mata …

Jakarta – Arteria Dahlan kini tengah menjadi perbincangan setelah perdebatan panas antara dirinya dengan Mahfud Md ramai menjadi perbincangan. Harta hingga berbagai permasalahan yang pernah dialaminya pun turut menjadi sorotan. Sosok yang sering bersuara keras ini siapa yang mengira kalau, menjadi salah satu bagian dalam aktivitas Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) ? tercatat mulai dari 2017 salah satu politikus PDIP …

Jakarta – Kebijakan pemerintah yang tidak akan memberi Tunjangan Hari Raya (THR) di Hari Raya Idul Fitri 2023 kepada pegawai honorer mendapat kritik dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, pemerintah seharusnya mengedepankan rasa keadilan. Aturan mengenai THR tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15/2023 yang diteken oleh Presiden Jokowi pada 29 Maret 2023. “Kalau kita timbang …

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, permohonan uji materiil terhadap Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang diajukan seorang warga bernama Eliadi Hulu pada Januari lalu, tidak dapat diterima. Dilansir dari kompas.com, Eliadi Hulu sebelumnya melayangkan gugatan agar kepala desa (kades) yang dimungkinkan menjabat selama 6 tahun dan terpilih untuk maksimum 3 periode …

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Pengucapan Putusan pengujian materiil Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Kamis (30/03), pukul 10.00 WIB. Perkara dengan nomor 15/PUU-XXI/2023 ini dimohonkan oleh Eliadi Hulu, seorang warga masyarakat Desa Ononamo Tumula. Pemohon merasa …

JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengaku bakal mengawal revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa meski dirinya bukan berstatus anggota DPR RI. Silansir dari jpnn.com, Budiman mengatakan itu saat menyampaikan pernyataan dalam acara Peringatan Tahun Kesembilan UU Desa di Parkir Timur, Senayan, Jakarta, Minggu (19/3). “Meski tidak berada di DPR RI, saya akan mengawal perjuangan revisi UU Desa,” kata Budiman …

Jakarta – Kepala desa dari berbagai asosiasi berkumpul di kawasan Gelora Bung Karno hari ini, dalam rangka HUT ke-9 Undang-Undang Desa. Mereka meminta agar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk dana desa. Ketua Apdesi Surta Wijaya meminta pemerintah memperhatikan desa melalui pemerataan pembangunan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan mengalokasikan 10% dana APBN untuk dana desa. Tetapi jangan …

Wonosobo – Forum Komunikasi Perangkat Desa yang kemudian bertranformasi menjadi PPDI Kecamatan Kertek memperingati hari lahirnya yang ke-10. Acara ini sendiri dirayakan di Gedung Serbaguna Desa Pagerejo Selasa [14/03/2023], secara sederhana dan hikmat. Dalam agenda yang dihadiri 4 orang perwakilan dari 19 desa yang ada di Kecamatan Kertek tersebut, dibuka secara khusus oleh Nurwadi selaku Kades Pagerejo. Tampak hadir pula …

Bandung – Organ-organ desa menyepakati Piagam Bandung pada Senin 13 Maret 2023. Isu yang diangkat para organ desa tersebut salah satunya terkait revisi undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa. Dilansir dari koran.pikirarakyat.com, Ketua panitia kegiatan penyepakatan Piagam Desa tersebut, Hilmansyah mengatakan, lima organisasi perangkat desa menggalang kekuatan. Ini karena organisasi perangkat organ-organ desa ini diketahui sedikit tercerai berai. Kelima organisasi itu …

Menarik ketika sejumlah Kepala desa datang dari berbagai daerah meninggalkan tugas turun ke Gedung Senayan untuk menyuarakan kepentingannya terkait tuntutan memperpanjang masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Dengan dalih usia jabatan 6 tahun belum cukup memperbaiki tatanan masyarakat desa. Padahal dibalik semua itu, masa jabatan yang lama tidak selalu menentukan kualitas kinerja kepala desa terkadang justru memunculkan persoalan …