Puskominfo – PPDI
SURABAYA – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim M Fawait mengaku mendukung wacana perubahan masa jabatan periode kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
Dilansir dari tribunnews.com, Politisi muda itu berpendapat hal tersebut setidaknya bisa menjaga stabilitas ditingkat desa dan menekan potensi polarisasi.
Wacana ini selama beberapa waktu terakhir memang muncul di permukaan seiring usulan Asosiasi Kepala Desa-Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (AKD-APDESI). Gus Fawait mengatakan, pihaknya sependapat dengan sejumlah alasan.
“Kita tahu bahwa undang-undang terkait masalah desa memang produk lama. Sehingga perlu update termasuk masalah masa jabatan,” kata Gus Fawait dalam penjelasannya, Minggu (20/11/2022).
Gus Fawait menerangkan pentingnya kepala desa sebagai salah satu bentuk demokrasi. Namun, dalam praktiknya tak jarang proses ini menimbulkan gesekan di masyarakat.
Perbedaan pilihan dalam Pilkades bisa memicu gesekan. Wacana penambahan masa jabatan itu diyakini bisa mengurangi hal tersebut.
Disamping itu, Gus Fawait juga menyinggung perihal kondisi ekonomi global yang cenderung tidak stabil dan bisa berdampak diberbagai negara termasuk Indonesia.
Untuk menghindari polarisasi, ketidakstabilan dan sebagainya maka Gus Fawait menyatakan setuju usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa.
“Dari 6 tahun menjadi 9 tahun, tapi dari tiga periode dijadikan dua periode saja,” lanjut Bendahara DPD Partai Gerindra Jatim ini.
Menjelang tahun politik 2024 sebagai ajang Pileg, Pilpres hingga Pilkada serentak, Gus Fawait mengaku khawatir jika harus juga dilakukan Pilkades.
Sebab, Pilkades bisa berdampak jauh lebih terasa disamping kontestasi dilevel atas. Gus Fawait kembali menegaskan sepakat pada wacana penambahan masa jabatan itu.
“Sangat logis masa jabatan dari 6 tahun jadi 9 tahun. Harapan kita bangsa Indonesia tidak terjadi polarisasi, tidak terjadi perpecahan terutama dalam menghadapi kondisi ekonomi dunia yang tidak stabil,” tambah Gus Fawait.
