Puskominfo – PPDI
Gunung Kidul – Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) mengadakan rapat koordinasi untuk membahas dinamika terkini, yang diselenggarakan di Villa Tirtasari Gunung Kidul, Yogyakarta, pada Sabtu (16/12/2023) pekan kemarin.
Tampak hadir Setjen MPR RI Prof. Dr. Ma’ruf Cahyono, S.H., M.H, Dewan Penasehat PPDI Pusat, Ketua Umum PPDI dan sejumlah pengurus harian yang datang dari berbagai daerah.
Dalam sambutan acara Setjen MPR RI menyampaikan apresiasi positip dengan adanya undangan dalam rakor Pengurus Harian PPDI.
“ Beliau juga menyampaikan Perubahan kedua UU 6 Tahun 2014 tentunya harus mengakomodir seluruh elemen yang ada di desa baik itu Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa,” ujar Agus Wahyudin, Wasekjen PPDI yang disampaikan seusai acara.
“ Kejelasan status perangkat desa menjadi penting melihat dinamika implementasi UU 6 Tahun 2014 yang belum dilaksanakan sepenuhnya oleh beberapa Pemerintah Daerah, ini dibuktikan dengan masih banyak kasus pemberhentian perangkat desa secara sepihak,” tambah Agus yang berasal dari Kebumen ini.
Dr. Ma’ruf Cahyono juga mengajak bersama-sama mengawal perubahan kedua UU Desa, PPDI bukan hanya sekedar memperjuangkan hak-hak perangkat desa, karena dalam pembahasan perubahan ini banyak elemen yang terlibat, sehingga diharapkan PPDI bisa memberi warna yang lebih luas dalam perubahan UU Desa ini sehingga bisa memberi manfaat secara umum kepada masyarakat.
Menjelang pembahasan lanjutan setelah masa reses DPR RI berakhir pertengahan bulan Januari 2024, Setjen MPR RI memberi PPDI agar menyiapkan data regulasi turunan UU Desa baik Perda maupun Perbup yang masih bertentangan dengan UU Desa.
Diakhir acara, diskusi menarik berlangsung antara Pengurus Harian PPDI dengan Setjen MPR RI seputar agenda-agenda kedepan baik mengenai perubahan kedua atas UU Desa maupun dinamika menjelang Pemilu 2024.
