Puskominfo – PPDI
salah satu alasan yang menyebabkan kurang menariknya pengembangan kompetensi aparatur desa. Ketidakjelasan status kepegawaian aparatur desa tersebut mengakibatkan munculnya pendapat yang menyatakan bahwa tingginya kompetensi tidak akan membawa tingginya pangkat dari aparatur desa tersebut atau dengan kata lain tidak ada keterkaitan antara kompetensi dengan karir aparatur desa,” katanya.
Dekan Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom University, Ade Irma Susanty, Ph.D mengapresiasi kegiatan analisis kebijakan yang sudah dilakukan oleh Puslatbang PKASN LAN.
Untuk membangun lembaga pelatihan aparatur maka harus dimulai dengan pengukuran kompetensi teknis bidang pelatihan setiap unsur aparatur yang berada di dalamnya.
Pengukuran ini berguna untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan sebuah lembaga pelatihan.
Dr. Marhaeni Diah, S., M.Pd selaku Analis Kepegawaian Muda BKN menyampaikan bahwa hasil dari pengukuran kompetensi teknis bidang pelatihan diharapkan dapat disinkronkan dengan dokumen penyusunan pengembangan kompetensi aparatur di bidang pelatihan.
Sementara itu, Muhammad Yani Hutamada,. AT, ST selaku Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri menyampaikan bahwa saat ini masih terdapat disparitas terhadap kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa.
Biaya politik yang dibutuhkan untuk mencapai jabatan kepala desa masih sangat tinggi.
Wacana wacana korupsi dan politik memang sangat kental di desa.
Tetapi jika dibarengi dengan kompetensi perangkat desa, hal ini akan sangat memungkinkan untuk dihindari.
