Menuju Desa Mandiri Dan Kompetitif, Ketua DPRD Kalimantan Selatan Buka Bimtek Siskeudes Dan CMSP

BANJARMASIN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan, H Supian HK, mendorong perangkat desa di wilayahnya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa dengan lebih baik dan efisien.

Hal ini disampaikan dalam acara pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikombinasikan dengan Cash Management System Pemda (CMSP) yang diselenggarakan oleh Bank Kalsel. Acara ini diikuti oleh perangkat desa dari Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dan dilaksanakan di G Sign Hotel Banjarmasin pada Sabtu.

Supian HK, yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel V meliputi Kabupaten HSU, Balangan, dan Tabalong, menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung pembangunan di tingkat desa.

“Pembangunan di desa tidak hanya membutuhkan pemerintahan yang efektif, tetapi juga pengelolaan keuangan yang jujur dan bertanggung jawab,” ujar Supian di hadapan ratusan perangkat desa yang hadir.

Menurut Supian, Bimtek ini adalah salah satu langkah penting untuk meningkatkan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) di pemerintahan desa. “Para kepala desa dan perangkat desa harus benar-benar mengerti tentang pembangunan di daerah mereka, khususnya bagaimana mengelola keuangan dengan baik,” tambahnya.

Supian, yang telah tiga kali terpilih sebagai anggota DPRD Kalsel, menjelaskan bahwa Bimtek ini bertujuan untuk mempersiapkan desa-desa agar bisa menjadi lebih mandiri dan kompetitif. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pemerintahan desa yang lebih baik, dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Sebagai politikus senior dari Partai Golkar, Supian juga menyoroti bahwa di Kabupaten HSU saat ini sedang berlangsung banyak proyek pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan jalan yang menghubungkan antar desa. “Dengan pengelolaan keuangan yang baik, manajemen keuangan desa diharapkan bisa berjalan lebih optimal dan mendukung pembangunan desa dengan efektif,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan para kepala desa dan perangkatnya untuk selalu transparan dalam pengelolaan keuangan desa. “Saya menegaskan kembali agar kepala desa dan jajarannya tidak menyalahgunakan keuangan desa. Pengelolaan yang tidak baik bisa menjadi boomerang dan masalah hukum di kemudian hari. Semoga tim yang bertanggung jawab dapat bekerja dengan konsisten dan penuh integritas,” tutup Supian HK.

About admin

Check Also

Resmi, Pemkab Mukomuko Pastikan Pelantikan Perpanjangan Masa Jabatan 148 Kepala Desa Di Oktober 2024

MUKOMUKO – Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, telah memutuskan untuk memperpanjang masa jabatan 148 kepala …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *