Akademisi Menilai, Perangkat Desa Harusnya Sandang Status Pegawai Pemerintah Non ASN

BANDUNG — Perangkat desa di Indonesia selama ini telah memanfaatkan anggaran negara yang cukup besar, hingga Rp 70 triliun. Sehingga, status dan kompetensi perangkat desa di Indonesia harus memiliki kejelasan. Karena, tanpa ada kejelasan status dan kompetensi, dikhawatirkan anggaran yang telah disalurkan negara tidak memberi manfaat bagi kemakmuran warganya.  Hal itu menjadi salah satu isu diseminasi hasil analisis kebijakan dan telaahan isu …

Read More »

Status Kepegawaian Perangkat Desa, Berharap Pemerintah Memasukan Dalam DIM Revisi UU Desa

Jakarta – Usulan penambahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun dalam 1 periode menjadi satu pokok pembahasan penting dalam revisi Undang-Undang No 06 Tahun 2014 tentang desa. Sejak awal 2023 lalu, sejumlah organisasi kepala desa hingga aparat desa mulai rutin menggelar aksi di depan kompleks parlemen. Beberapa organisasi itu seperti Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), …

Read More »

Makin Jadi Incaran Pencari Kerja, Kesejahteraan Perangkat Desa Meningkat Melalui Revisi PP 11/2019

Jakarta – Proses pembahasan revisi PP No 11 Tahun 2019 masih terus berjalan di Kementerian Dalam Negeri, ditengah hangat-hangatnya berita tentang revisi UU No 06 Tahun 2014. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri selaku leading sektor terkait dengan aparatur pemerintah desa dan pemerintah desa dikabarkan sedang menggodk skema baru mengenai pembayaran penghasilan tetap bagi perangkat desa. Pembayaran siltap perangkat desa yang …

Read More »