Usulkan Tes Yang Ketat, Kompakdesi Cirebon Tolak Usulan 9 Tahun Masa Jabatan Kepala Desa

CIREBON – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia (Kompakdesi), Dadang Holiludin, menyatakan menolak perpanjangan masa jabatan kepala desa atau kuwu yang kini tengah dibahas dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa. Menurut Dadang, dalam rapat via zoom meeting, para purnabakti kepala desa menolak perpanjangan masa jabatan kuwu dari 6 tahun menjadi 9 tahun, yang …

Read More »

Tunggu Revisi UU Desa, Politisi Senayan Ini Minta Pilkades Lombok Utara Ditunda

MATARAM–DPR RI sudah menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi rancangan undang-undang (RUU) inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR melalui rapat paripurna pada 10 Juli 2023. Anggota DPR RI Komisi V Dapil Pulau Lombok Suryadi Jaya Purnama mengatakan, dalam revisi itu ada beberapa poin sudah disepakati. Tinggal meminta persetujuan pemerintah pada masa sidang berikutnya yakni Agustus-September 2023. “Insyaallah …

Read More »

Kabar Baik, Ombudsman RI Soroti Maraknya Pemberhentian Perangkat Desa Jelang Revisi UU Desa

Jakarta – Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menyebutkan sejumlah persoalan pelayanan di desa yang sering dikeluhkan masyarakat terkait implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Publik “Menyoal Perbaikan Kebijakan Mengenai Perangkat Desa dalam Agenda Revisi Undang-undang Desa” di Gedung Ombudsman RI, Selasa (1/8/2023). Adapun permasalahan tersebut berkaitan dengan proses pemilihan Kepala Desa serta pemberhentian dan …

Read More »